Kompas.com - 20/05/2020, 19:29 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (12/5/2020). DOKUMENTASI BNPBJuru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (12/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto membenarkan bahwa saat ini berbagai kajian dan penelitian dilakukan untuk persiapan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Memang benar jika saat ini pemerintah sedang melakukan berbagai macam kajian, berbagai macam skenario yang kemudian akan kita lakukan jika sudah memungkinkan untuk dilakukan relaksasi untuk mengendorkan pembatasan dalam hal PSBB," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Capai 18.496, Pemerintah Pastikan Belum Relaksasi PSBB

Dia melanjutkan, kajian dilakukan secara menyeluruh hingga melihat kondisi di berbagai daerah.

Sebab, lanjut Yuri, problem di setiap provinsi, kabupaten dan kota tidak sama.

Karenanya, Yuri mengimbau masyarakat tidak keliru memahami kondisi saat ini.

"Mohon untuk tak dimaknai bahwa sekarang sudah dilakukan (relaksasi). Sebab kalau kemudian kalau relaksasi tak terukur maka yang terjadi adalah penularan baru akibat adanya perasaan bahwa sudah tak perlu pakai masker atau jaga jarak," tegasnya.

Baca juga: Selama PSBB Palembang, Ojol Dilarang Angkut Penumpang

Jika relaksasi dilakukan tanpa terukur, kata Yuri, penularan dikhawatirkan akan semakin tinggi.

"Kasus positif yang kita dapatkan semakin banyak dan ini akan semakin menyulitkan kita," tuturnya.

"Sehingga, pemerintah sampai saat ini belum melakukan relaksasi PSBB. Masih tetap berpegang teguh pada protokol kesehatan dan pelaksanaan PSBB," tambah Yuri.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum melonggarkan PSBB.

Hal itu disampaikan saat membuka rapat terbatas mengenai percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Jokowi: Saya Tegaskan, Belum Ada Pelonggaran PSBB

"Saya tegaskan, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," ujar Presiden Jokowi. Baca juga: Operasi PSBB, Petugas Sita Ratusan Miras dari Pemilik Warung di Kranji Nada bicaranya saat mengutarakan pernyataan tersebut agak tinggi.

"Karena jangan muncul nanti ditangkap masyarakat bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Nasional
Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Nasional
Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Nasional
Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Nasional
Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Nasional
KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

Nasional
Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Nasional
Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Nasional
Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X