Yurianto: Relaksasi PSBB Masih Dikaji, Publik Jangan Salah Memaknai

Kompas.com - 20/05/2020, 19:29 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (12/5/2020). DOKUMENTASI BNPBJuru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (12/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto membenarkan bahwa saat ini berbagai kajian dan penelitian dilakukan untuk persiapan relaksasi pembatasan sosial berskala besar ( PSBB).

"Memang benar jika saat ini pemerintah sedang melakukan berbagai macam kajian, berbagai macam skenario yang kemudian akan kita lakukan jika sudah memungkinkan untuk dilakukan relaksasi untuk mengendorkan pembatasan dalam hal PSBB," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Capai 18.496, Pemerintah Pastikan Belum Relaksasi PSBB

Dia melanjutkan, kajian dilakukan secara menyeluruh hingga melihat kondisi di berbagai daerah.

Sebab, lanjut Yuri, problem di setiap provinsi, kabupaten dan kota tidak sama.

Karenanya, Yuri mengimbau masyarakat tidak keliru memahami kondisi saat ini.

"Mohon untuk tak dimaknai bahwa sekarang sudah dilakukan (relaksasi). Sebab kalau kemudian kalau relaksasi tak terukur maka yang terjadi adalah penularan baru akibat adanya perasaan bahwa sudah tak perlu pakai masker atau jaga jarak," tegasnya.

Baca juga: Selama PSBB Palembang, Ojol Dilarang Angkut Penumpang

Jika relaksasi dilakukan tanpa terukur, kata Yuri, penularan dikhawatirkan akan semakin tinggi.

"Kasus positif yang kita dapatkan semakin banyak dan ini akan semakin menyulitkan kita," tuturnya.

"Sehingga, pemerintah sampai saat ini belum melakukan relaksasi PSBB. Masih tetap berpegang teguh pada protokol kesehatan dan pelaksanaan PSBB," tambah Yuri.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum melonggarkan PSBB.

Hal itu disampaikan saat membuka rapat terbatas mengenai percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Jokowi: Saya Tegaskan, Belum Ada Pelonggaran PSBB

"Saya tegaskan, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," ujar Presiden Jokowi. Baca juga: Operasi PSBB, Petugas Sita Ratusan Miras dari Pemilik Warung di Kranji Nada bicaranya saat mengutarakan pernyataan tersebut agak tinggi.

"Karena jangan muncul nanti ditangkap masyarakat bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X