Yurianto: Relaksasi PSBB Masih Dikaji, Publik Jangan Salah Memaknai

Kompas.com - 20/05/2020, 19:29 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (12/5/2020). DOKUMENTASI BNPBJuru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (12/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto membenarkan bahwa saat ini berbagai kajian dan penelitian dilakukan untuk persiapan relaksasi pembatasan sosial berskala besar ( PSBB).

"Memang benar jika saat ini pemerintah sedang melakukan berbagai macam kajian, berbagai macam skenario yang kemudian akan kita lakukan jika sudah memungkinkan untuk dilakukan relaksasi untuk mengendorkan pembatasan dalam hal PSBB," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Capai 18.496, Pemerintah Pastikan Belum Relaksasi PSBB

Dia melanjutkan, kajian dilakukan secara menyeluruh hingga melihat kondisi di berbagai daerah.

Sebab, lanjut Yuri, problem di setiap provinsi, kabupaten dan kota tidak sama.

Karenanya, Yuri mengimbau masyarakat tidak keliru memahami kondisi saat ini.

"Mohon untuk tak dimaknai bahwa sekarang sudah dilakukan (relaksasi). Sebab kalau kemudian kalau relaksasi tak terukur maka yang terjadi adalah penularan baru akibat adanya perasaan bahwa sudah tak perlu pakai masker atau jaga jarak," tegasnya.

Baca juga: Selama PSBB Palembang, Ojol Dilarang Angkut Penumpang

Jika relaksasi dilakukan tanpa terukur, kata Yuri, penularan dikhawatirkan akan semakin tinggi.

"Kasus positif yang kita dapatkan semakin banyak dan ini akan semakin menyulitkan kita," tuturnya.

"Sehingga, pemerintah sampai saat ini belum melakukan relaksasi PSBB. Masih tetap berpegang teguh pada protokol kesehatan dan pelaksanaan PSBB," tambah Yuri.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum melonggarkan PSBB.

Hal itu disampaikan saat membuka rapat terbatas mengenai percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Jokowi: Saya Tegaskan, Belum Ada Pelonggaran PSBB

"Saya tegaskan, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," ujar Presiden Jokowi. Baca juga: Operasi PSBB, Petugas Sita Ratusan Miras dari Pemilik Warung di Kranji Nada bicaranya saat mengutarakan pernyataan tersebut agak tinggi.

"Karena jangan muncul nanti ditangkap masyarakat bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X