Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tak Bebani Keuangan Negara, Satgas Lawan Covid-19 DPR Berkontribusi Tangani Pandemi

Kompas.com - 18/05/2020, 13:00 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.comDPR RI ikut berjuang dalam penanganan wabah coronavirus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Salah satu caranya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19.

Satgas ini dibentuk dari dana yang dikumpulkan anggota parlemen dan corporate social responsibility (CSR), sehingga tidak membebani keuangan negara.

Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin menjabarkan kontribusi Satgas Lawan Covid-19 DPR RI yang sudah dilakukan.

“Dengan cepat, kami langsung membuat Satgas lawan Covid-19. Di situ, kami menyalurkan alat-alat pelindung diri (APD),” ujar dia dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Komisi V DPR Minta Polri Usut Praktik Jual-Beli Surat Bebas Covid-19

Azis menyampaikan pernyataan itu saat dialog virtual dengan Junior Doctor Network (JDN) Indonesia, terkait perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia (17/5/2020).

Dialog dipandu langsung Dokter Vito Damay dan Dokter Reisa Broto Masmoro. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Rmanuel Melkiades Laka Lena juga menjadi salah satu narasumber.

Kontribusi selanjutnya dari Satgas Lawan Covid-19 DPR RI, sambung Azis, adalah membentuk dapur umum di Jabodetabek dan membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah

Sementara itu, Politisi Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan (dapil) Lampung II itu menilai bahwa kesadaran masyarakat di beberapa daerah tertentu terhadap penularan Covid-19 sangat rendah.

“Di dapil saya saja masih ada yang menggelar shalat Jumat dan shalat tarawih,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Menurut Azis, hal itu membutuhkan kerja sama yang kompak antara Satgas Lawan Covid-19 DPR RI dengan para dokter.

Baca juga: Bandara Soetta Padat, DPR Minta Pemerintah Hentikan Relaksasi PSBB di Bandara

“Terutama yang tergabung dalam JDN untuk menyosialisasikan dan mempercepat penanganan pandemi,” kata dia.

Selain itu, agar penanganan Covid-19 di Indonesia makin efektif, DPR RI juga telah membentuk Tim Pengawas Penanggulangan Bencana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com