Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mayoritas Pekerja Migran yang Kembali ke Indonesia merupakan ABK Kapal Pesiar

Kompas.com - 13/05/2020, 17:30 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri menyatakan, mayoritas pekerja migran yang telah kembali ke Tanah Air merupakan anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal pesiar.

"Hingga hari ini yang sudah dapat kita fasilitasi kepulangannya sebanyak 15.386 (ABK)," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Judha Nugraha saat konferensi pers virtual, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Jokowi: Diperkirakan 34.000 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Sesuai dengan surat edaran baru dari Kementerian Kesehatan, seluruh pekerja migran yang kembali harus menjalani protokol pemeriksaan kesehatan yang ketat guna memastikan kondisi kesehatan mereka.

Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada imported cases atau kasus penularan Covid-19 yang berasal dari luar negeri atau tidak.

"Hasil detailnya ada di Kemenkes," kata dia.

Baca juga: BP2MI Prediksi 34.300 Pekerja Migran RI Pulang ke Tanah Air Selama Mei hingga Juni

Menurut Judha, para pekerja migran harus menjalani dua kali tes kesehatan sebelum akhirnya kembali ke daerah asal masing-masing, yakni polymerase chain reaction (PCR) test dan rapid test.

Khusus pekerja migran ABK, ia menambahkan, upaya pencegahan masuknya Covid-19 ke Indonesia juga sudah dimulai dilakukan sejak mereka masih berada di negara tempat bekerja.

Perwakilan RI di negara-negara tersebut terus melakukan koordinasi dengan otoritas kesehatan setempat dan pihak principal atau operator kapal untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kru kapal sebelum keberangkatan.

Baca juga: BP2MI: 126.742 Pekerja Migran RI dari 83 Negara Sudah Pulang ke Tanah Air

Selain itu, proses karantina mandiri juga dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan mereka dalam keadaan baik.

"Harapan kita hal ini dapat meminimalisasi imported cases yang masuk ke Indonesia. Termasuk beberapa yang sudah melakukan rapid test," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com