Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE 5 Mei: ODP 239.226 Orang, PDP Jadi 26.408 Orang

Kompas.com - 05/05/2020, 16:34 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih melakukan pemantauan terhadap orang yang kemungkinan terjangkit virus corona (Covid-19) atau biasa disebut dengan orang dalam pemantauan (ODP).

Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto, sampai Selasa (25/4/2020), ada 239.226 ODP.

"Di mana ada 200.000 (orang) di antaranya sudah selesai dipantau dan dinyatakan sehat," kata Yuri dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Selasa sore.

Baca juga: Bukannya Karantina, ODP di Purbalingga Ini Justru Pesta Miras

Selain itu, menurut Yuri, ada 26.408 pasien dalam pengawasan (PDP).

"Sudah kita dapatkan berapa yang sudah selesai dipantau dan kemudian ada beberapa yang kemudian ternyata konfirmasi menjadi positif," ujar dia. 

Ia mengatakan, hingga Selasa ini pemerintah telah memeriksa 121.547 spesimen dari 88.924 orang.

Adapun satu orang bisa diperiksa sampelnya lebih dari satu kali.

Hasilnya, 12.071 orang dinyatakan positif terhitung sejak kasus pertama yang diumumkan 2 Maret 2020.

Angka ini bertambah 484 orang dari data pada hari Senin (4/5/2020).

Kemudian, ada penambahan 243 pasien Covid-19 yang dinyatakan negatif virus corona setelah menjalani dua kali pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR).

Baca juga: Seorang ODP Covid-19 di NTT Meninggal, Sempat Dirawat 2 Pekan di Rumah Sakit

Hingga total ada 2.197 pasien yang sudah dinyatakan sembuh.

Kendati demikian, jumlah pasien meninggal dunia akibat Covid-19 juga masih bertambah sebanyak delapan orang. Dengan demikian, kasus meninggal dunia mencapai 872 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemda Hobi Gonta-ganti Aplikasi, Jokowi: Orientasinya Proyek

Pemda Hobi Gonta-ganti Aplikasi, Jokowi: Orientasinya Proyek

Nasional
Eks Hakim MK Jadi Ahli PAN di Sengketa Pileg

Eks Hakim MK Jadi Ahli PAN di Sengketa Pileg

Nasional
INA Digital Bakal Akomodasi Program Makan Siang Gratis Prabowo

INA Digital Bakal Akomodasi Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
PAN Tak Gentar jika PDI-P Usung Ahok pada Pilkada Sumut

PAN Tak Gentar jika PDI-P Usung Ahok pada Pilkada Sumut

Nasional
PN Jaksel Kabulkan Pencabutan Gugatan Praperadilan Sekjen DPR

PN Jaksel Kabulkan Pencabutan Gugatan Praperadilan Sekjen DPR

Nasional
Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapa Pun yang Datang

Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapa Pun yang Datang

Nasional
Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Nasional
INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

Nasional
Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Nasional
Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Nasional
Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Nasional
Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Nasional
Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com