Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Paripurna DPR Diwarnai Kritik atas Didatangkannya 500 TKA China

Kompas.com - 05/05/2020, 16:52 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5/2020) siang.

Rapat tersebut diwarnai interupsi dari sejumlah anggota DPR terkait rencana pemerintah yang akan mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia.

Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, DPR harus bersuara atas rencana pemerintah yang akan mendatangkan 500 TKA tersebut.

Baca juga: Waketum PAN: Jangan PHK Rakyat tetapi Masukkan 500 TKA dari China

Sebab, 500 TKA tersebut didatangkan di saat masyarakat Indonesia mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Marilah kita bersuara karena bagaimana pun anak-anak bangsa kita ini juga memiliki kemampuan yang saya kira harus kita dorong," kata Herman.

Herman berpendapat, sebaiknya pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19, ketimbang memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja asing.

"Kita harus beri ruang yang cukup dan tentu untuk berkarier lebih baik lagi, dibandingkan dengan ruang pekerjaan yang kemudian diambil tenaga kerja asing," ujar dia.

Sementara itu, Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, kontroversi mendatangkan 500 TKA semakin kuat dengan adanya penolakan dari pemerintah daerah setempat.

Baca juga: Soal 500 TKA China, Kemenaker: Perusahaan Sudah Cari Pekerja Lokal tapi Tak Ada yang Mau

Oleh karenanya, Kurniasih meminta pimpinan DPR mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana mendatangkan ratusan TKA tersebut.

"Fraksi PKS DPR RI juga mendorong DPR RI agar mendesak pemerintah untuk segera melakukan penghentian penerimaan tenaga kerja asing hingga pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi ini berakhir," kata Kurniasih.

Kurniasih mengatakan, sebaiknya pemerintah membuka peluang bagi tenaga kerja lokal untuk mengurangi risiko gejala sosial akibat semakin banyak pengangguran di masa pandemi Covid-19.

"Sebagai langkah mengurangi risiko gejala sosial akibat makin banyaknya angka pengangguran," ujar dia.

Baca juga: Polemik 500 TKA China, Pengusaha Merasa Miris, Pemerintah Dicap Inferior

Seperti diketahui, sebanyak 500 TKA asal China akan masuk di wilayah Sulawesi Tenggara.

Mereka rencananya bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel di Sulawesi Tenggara.

Kedatangan para TKA asal China tersebut telah disetujui oleh pemerintah pusat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com