Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Update Penambahan Kasus Covid-19 | Tugas Wapres Selama Masa Pandemi

Kompas.com - 03/05/2020, 06:04 WIB
Dani Prabowo,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 10.843 orang, setelah terjadi penambahan 292 kasus dalam 24 jam terakhir hingga Sabtu (2/5/2020).

Sementara itu, di tengah penanganan Covid-19 yang terus dilakukan pemerintah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memiliki tugas yang cukup penting. Apa itu?

Demikian dua berita yang paling populer di rubrik Nasional Kompas.com, sepanjang Sabtu (2/5/2020). Berikut kabar selengkapnya:

1. Update Covid-19

Selain penambahan kasus baru, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh juga bertambah menjadi 1.665 orang.

Di lain pihak terdapat 31 pasien yang dinyatakan meninggal dunia, sehingga totalnya menjadi 831 orang.

Baca juga: UPDATE 2 Mei: Total 831 Pasien Covid-19 yang Meninggal di Indonesia

"Sementara yang sembuh 1.665 orang dan meninggal 831 orang," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto di Graha BNPB, Jakarta.

2. Tugas penting Wapres Ma'ruf Amin

Staf Khusus Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ikhsan Abdullah, sudah ada pembagian tugas antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden di dalam penanganan Covid-19.

Ikhsan mengatakan, fokus kerja Ma'ruf di tengah pandemi ini adalah menata kehidupan beragama masyarakat.

Baca juga: Ini Tugas Wapres Maruf dalam Penanganan Pandemi Covid-19

"Presiden mengurusi semua yang berkaitan dengan persoalan-persoalan regulsi logistik dan sebagainya. Pak Wapres ini lebih fokus pada bagaimana menata kehidupan beragama semasa pandemi berlangsung," kata Ikhsan dalam sebuah diskusi online, Sabtu (2/5/2020).

Ia menambahkan, Ma'ruf juga memantau dan mengavaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah-daerah serta berkoordinasi dengan para kepala daerah.

Salah satunya, yaitu belum dipatuhinya sejumlah aturan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di daerah.

Ma'ruf juga mengevaluasi penggunaan anggaran daerah untuk penanganan Covid-19.

"Yang menjadi catatan adalah masih belum dipatuhinya berbagai ketentuan regulasi yang harusnya dijalankan dalam rangka pembatasan penyebaran covid ini," kata Iksan.

"Dan menjadi evaluasi bagaimana belanja daerah dapat dilakukan untuk fokus penanganan covid sehingga dipastikan tidak ada yang menderita dan kelaparan pada masa Covid," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Nasional
Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com