Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Ini 5 Langkah Pemerintah Dorong Profesionalisme Aparatur Sipil Negara

Kompas.com - 29/04/2020, 16:57 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terus berupaya mendorong profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).

Upaya itu diwujudkan melalui lima langkah, yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, pemangkasan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

“Lima langkah itu ditempuh agar birokrasi menjadi lebih dinamis dan profesional,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya.

Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLV melalui teleconference, Rabu (29/4/2020).

Baca juga: LAN Minta Analis Kebijakan Ambil Peran dalam Penanggulangan Covid-19

Menurut Tjahjo, reformasi birokrasi yang menjadi salah satu fokus perhatian, meliputi reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

Kemudian untuk penyerderhaan birokrasi, sambung dia, langkah itu dilakukan guna meningkatkan efektivitas pemerintah.

“Serta percepatan pengambilan keputusan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik,” imbuh Menteri PANRB.

Ia melanjutkan, pemangkasan birokrasi juga akan mengubah pola pikir yang semula berorientasi pada jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.Pihaknya pun kini tengah fokus menata kelembagaan dan proses bisnis di setiap instansi.

Baca juga: Menpan RB Tjahjo Kumolo Ingatkan Ada Sanksi untuk PNS yang Nekat Mudik

“Dalam rangka penerapan manajemen ASN, kami juga mendorong bagaimana penerapan Manajemen Talenta dan Sistem Merit,” kata Tjahjo.

Menurut dia, kedua aspek tersebut penting untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Sementara itu, jalannya PKN Tingkat I Angkatan XLV sendiri berlangsung secara virtual dengan metode pembelajaran jarak jauh.

Sebanyak 41 peserta dari berbagai instansi mengikuti pembelajaran dari tempat masing-masing menggunakan teknologi informasi dan aplikasi online video meeting atau conference.

Baca juga: Bekerja dari Rumah, Kepala LAN Sapa Pegawai Lewat Video Conference

Menurut Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanto, pelatihan itu bertema Pembangunan Berkelanjutan Pasca-coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Tujuan pelatihan adalah membangun kepemimpinan kolaboratif dan percepatan pembangunan nasional secara adil dan merata.

“Diharapkan para peserta nantinya bisa berkontribusi maksimal agar bisa membangun kembali bangsa ini pasca-Covid-19 dalam berbaga dimensi pembangunan,” kata Adi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com