Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keterbukaan Data Penanganan Covid-19 dan Manfaatnya bagi Masyarakat

Kompas.com - 29/04/2020, 07:19 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterbukaan data sangat diperlukan dalam penanganan virus corona (Covid-19).

Presiden Joko Widodo pun sudah meminta jajarannya di pemerintah pusat dan daerah untuk terbuka mengenai data terkait penanganan wabah tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Senin (27/4/2020).

"Kita diminta untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, detail, baik, dan transparan pada semua pihak," kata Yurianto.

Baca juga: Presiden Instruksikan Pusat dan Daerah Transparan soal Data Covid-19

"Ini sesuai dengan arahan presiden mengenai keterbukaan data yang diintegrasikan di gugus tugas," lanjut dia.

Menurut Yuri, diperlukan kolaborasi dan keterbukaan data yang kuat antar pihak untuk bisa menangani wabah.

Dengan demikian, akan lebih mudah dalam menentukan kebijakan yang pas untuk menangani Covid-19.

Bentuk sistem integrasi data

Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan instruksi presiden, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berinisiatif untuk membuat sistem integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah.

Integrasi data tersebut diberi nama, satu data bersatu melawan Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Tegaskan Tak Ada Data yang Ditutupi Terkait Penanganan Covid-19

"Ini adalah platform yang kita buat dan inilah yang nanti akan menjadi acuan di dalam merumuskan berbagai macam kebijakan dalam rangka untuk menghadapi Covid-19," ujar Yurianto.

Yuri mengatakan sistem ini sebagai bentuk keterbukaan data terhadap masyarakat.

Data tersebut, lanjut dia, bisa diakses covid19.go.id, di hotline 119, di Whatsapp Covid-19, di halokemenkes 1500 567, layanan telemedicine dan televisi TVRI, RRI dan televisi swasta lainnya.

"Diharapkan data ini juga menumbuhkan kesadaran untuk menjaga diri sendiri, menjaga orang lain dalam semangan bergotong royongan yang terus menerus," ungkap Yuri.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto menilai tidak ada kata terlambat untuk membuat sistem integrasi ini walaupun kasus Covid-19 di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu bulan.

Ia menegaskan, sistem tersebut akan terus ditingkatkan kemampuannya agar lebih maksimal dalam menyampaikan informasi dan data terkait Covid-19.

"Kami tidak akan berhenti begitu saja kami terus akan meningkatkan kualitasnya bagaimana kualitas apa kualitas data itu sendiri semua kan kita tingkatkan sesuai dengan harapan kita semua," ungkap Didik, dalam video conference di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Didik juga menjelaskan alur pengumpulan data terkait penanganan Covid-19 hingga akhirnya bisa disampaikan ke publik.

Baca juga: Ini Cara Pemerintah Kumpulkan Data Penanganan Covid-19

Menurut Didik, awal pengumpulan data dilakukan dari data pemeriksaan Covid-19 sejumlah laboratorium di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com