Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Perbedaan Data Covid-19 Tidak Perlu Diperdebatkan Lagi

Kompas.com - 28/04/2020, 14:24 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA KOMPAS.com - Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto menilai tidak ada lagi yang perlu perdebatkan dari perbedaan data terkait virus corona (Covid-19) antara pusat dan daerah.

Sebab, semua itu terjadi karena data selalu selalu berkembang setiap waktu.

"Perbedaan-perbedaan data seyogyanya memang sudah tidak perlu diperdebatkan kembali karena mekanismenya memang demikian," kata Didik dalam video conference di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Baca juga: Ini Cara Pemerintah Kumpulkan Data Penanganan Covid-19

Didik menjelaskan, pemerintah menggunakan data yang masuk hingga pukul 12.00 WIB setiap harinya.

Sehingga, lanjut dia, apabila ada yang berbeda disebabkan karena faktor tersebut.

"Data-data yang sudah disampaikan oleh juru bicara pemerintah itu data yang memang betul-betul sudah kita melewati beberapa verifikasi dan validasi yang cukup ketat," ungkapnya.

Didik pun menambahkan, seluruh data baik pusat maupun daerah sudah terintegrasi di sistem milik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Tapi yang penting adalah integrasi data sudah terjadi, dan satu data akan terus kita tingkatkan kualitasnya," ujar Didik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya di pemerintah pusat dan daerah untuk terus terbuka mengenai data terkait wabah Covid-19.

Hal itu diungkapkan langsung oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Senin (27/4/2020).

"Kita diminta untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, detail, baik, dan transparan pada semua pihak," kata Yurianto.

"Ini sesuai dengan arahan presiden mengenai keterbukaan data yang diintegrasikan di gugus tugas," lanjut dia.

Menurut Yuri, diperlukan kolaborasi dan keterbukaan data yang kuat antar pihak untuk bisa menangani wabah.

Dengan demikian, akan lebih mudah dalam menentukan kebijakan yang pas untuk menangani Covid-19.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Ini Tiga Hal yang Bisa Dilakukan Pemerintah

Gugus tugas, tambah Yuri, juga sudah berinisiatif untuk membuat sistem integrasi data yang disebut satu data bersatu melawan Covid-19.

Yuri mengatakan sistem ini sebagai bentuk keterbukaan data terhadap masyarakat.

Data tersebut bisa diakses covid19.go.id, di hotline 119, di Whatsapp Covid-19, di halokemenkes 1500 567, layanan telemedicine dan televisi TVRI, RRI dan televisi swasta lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com