Larangan Mudik, Wapres Sebut Silaturahim Bisa Manfaatkan Teknologi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, meskipun pemerintah melarang masyarakat untuk mudik, tetapi teknologi yang ada saat ini dapat dimanfaatkan untuk bersilaturahim.

Sebab, kata dia, mudik saat Lebaran sangat identik dengan menjalin silaturahim.

"Mudik memang memiliki makna untuk menjalin silaturahim, namun di tengah bencana pandemi, silaturahim dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi," ujar Ma'ruf Amin dikutip dari unggahan akun Instagram-nya, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Awasi Masyarakat yang Curi Start untuk Mudik

Dalam caption, Ma'ruf menulis, pemerintah pusat telah memutuskan melarang masyarakat mudik ke kampung halaman dalam momen Lebaran tahun ini.

Hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19.

"Hal ini (larangan mudik) diputuskan setelah diperoleh hasil sejumlah kajian dan pendalaman di lapangan," tulis Ma'ruf.

Ia melanjutkan, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, terdapat 68 persen responden yang memutuskan tidak mudik di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, 24 persen di antaranya masih ingin tetap mudik dan 7 persen telah mudik.

"Masih ada angka besar sejumlah 24 persen yang memiliki potensi mobilitas ke daerah," kata dia.

Baca juga: Menteri Agama Minta Masyarakat Tak Mudik Tahun Ini, Lebih Banyak Mudaratnya

Diberitakan, pemerintah akan melarang mudik untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas lewat video conference, Selasa (21/4/2020).

"Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Presiden Jokowi.

Ia meminta jajarannya segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan larangan mudik ini.

Baca juga: Saat Presiden Jokowi Akhirnya Larang Warga Mudik

Dalam rapat sebelumnya, pemerintah diketahui belum melarang mudik dan hanya menyampaikan imbauan agar masyarakat tak pulang ke kampung halaman.

Larangan tersebut berlaku mulai 24 April. Adapun sanksi akan diberlakukan pada 7 Mei bagi mereka yang bersikeras untuk mudik.