Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Dinilai Telat, Pemerintah Diharapkan Tegas Terapkan Larangan Mudik

Kompas.com - 22/04/2020, 14:41 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai Presiden Joko Widodo mengambil langkah tepat dengan melarang masyarakat mudik.

Kendati demikian, ia juga menilai kebijakan tersebut sudah sangat terlambat karena baru diumumkan pada Selasa kemarin.

"Ya ini keputusan yang sangat baik meskipun sangat terlambat," kata Agus kepada Kompas.com, Rabu (22/4/2020).

Agus menilai, kebijakan untuk melarang mudik memang sangat penting diambil demi mencegah penyebaran virus corona Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Diminta Awasi Masyarakat yang Curi Start untuk Mudik

Apalagi wilayah Jabodetabek yang menjadi tempat sebagian besar perantau susah menjadi episentrum virus corona.

Banyaknya masyarakat yang mudik dikhawatirkan hanya akan menyebarkan virus corona ke berbagai daerah.

Namun Agus menilai, harusnya keputusan ini bisa diambil sejak awal April lalu, saat Presiden Jokowi pertama kali menggelar rapat terbatas terkait mudik.

Agus menyesalkan saat itu justru pemerintah hanya menyampaikan imbauan agar masyarakat tak pulang kampung.

Baca juga: [VIDEO] Mudik Jadi Perbuatan Terlarang, Siap Kena Denda Rp 100 juta

Bahkan, saat itu Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman sempat menyebut bahwa masyarakat dibolehkan mudik.

"Ini kan muter-muter," kata Agus.

Agus menyebut, banyak sektor yang akhirnya justru tambah merugi karena keputusan pemerintah yang lambat.

Ia mencontohkan perusahaan bus antar kota antar provinsi yang masih mempertahankan sebagian besar supir karena berharap ada lonjakan penumpang saat mudik lebaran.

Baca juga: Wakil Wali Kota Tangael Imbau RT dan RW Sosialisasi Larangan Mudik ke Warga

"Perusahaan bus sudah menahan awaknya untuk bisa menyambut lebaran, tapi begitu dilarang, yang bayar mereka siapa? Itu hal yang detail yang kenapa lama banget (mengambil keputusan), karena ngurus yang riil begini yang repot," kata dia.

Kini, setelah keputusan melarang mudik diambil, Agus berharap pemerintah bisa menjalankan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya.

Ia juga meminta pemerintah menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat di zona merah Covid-19 yang masih nekat untuk mudik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com