Meski Dinilai Telat, Pemerintah Diharapkan Tegas Terapkan Larangan Mudik

Kompas.com - 22/04/2020, 14:41 WIB
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio seusai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Potret Dunia Penerbangan Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPengamat kebijakan publik Agus Pambagio seusai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Potret Dunia Penerbangan Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai Presiden Joko Widodo mengambil langkah tepat dengan melarang masyarakat mudik.

Kendati demikian, ia juga menilai kebijakan tersebut sudah sangat terlambat karena baru diumumkan pada Selasa kemarin.

"Ya ini keputusan yang sangat baik meskipun sangat terlambat," kata Agus kepada Kompas.com, Rabu (22/4/2020).

Agus menilai, kebijakan untuk melarang mudik memang sangat penting diambil demi mencegah penyebaran virus corona Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Diminta Awasi Masyarakat yang Curi Start untuk Mudik

Apalagi wilayah Jabodetabek yang menjadi tempat sebagian besar perantau susah menjadi episentrum virus corona.

Banyaknya masyarakat yang mudik dikhawatirkan hanya akan menyebarkan virus corona ke berbagai daerah.

Namun Agus menilai, harusnya keputusan ini bisa diambil sejak awal April lalu, saat Presiden Jokowi pertama kali menggelar rapat terbatas terkait mudik.

Agus menyesalkan saat itu justru pemerintah hanya menyampaikan imbauan agar masyarakat tak pulang kampung.

Baca juga: [VIDEO] Mudik Jadi Perbuatan Terlarang, Siap Kena Denda Rp 100 juta

Bahkan, saat itu Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman sempat menyebut bahwa masyarakat dibolehkan mudik.

"Ini kan muter-muter," kata Agus.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Nasional
Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Nasional
Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Nasional
KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

Nasional
Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Nasional
Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Nasional
BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

Nasional
Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X