Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Manajemen RS Rujukan Covid-19 Diperbaiki, Ini Alasannya

Kompas.com - 20/04/2020, 12:28 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta manajemen di rumah sakit rujukan Covid-19 terus diperbaiki.

Dengan manajemen dan sistem rujukan yang baik, Jokowi berharap tak ada lagi rumah sakit yang over kapasitas atau menolak pasien.

Instruksi ini disampaikan Presiden Jokowi saat rapat terbatas dengan menteri dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, lewat konferensi video, Senin (20/4/2020).

"Mengenai perbaikan sistem rujukan dan manajemen penanganan di Rumah Sakit. Ini untuk atasi over kapasitas dari rumah sakit rujukan yang kita miliki," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Pasien Positif Covid-19 di RSD Covid-19 Wisma Atlet Berkurang 28 Orang

Sebelumnya, kejadian pasien suspect Covid-19 ditolak oleh rumah sakit terjadi di sejumlah daerah karena masalah over kapasitas.

Di DKI Jakarta misalnya, seorang Lansia berusia 60 tahun meninggal setelah tiga kali ditolak rumah sakit.

Kepala Negara meminta tiap rumah sakit bisa memperbaiki manajemen penanganan pasien Covid-19 dengan memilah mana pasien dengan gejala ringan, sedang dan berat.

"Betul-betul manajemen harus diatur betul. Mana (pasien dengan gejala) sedang, ringan, berat dan yang butuh penanganan lebih intensif di rumah sakit," kata dia.

Baca juga: Curhat Perawat Covid-19: Didiskriminasi, Pasien Tak Jujur, hingga 1 Jam Pemeriksaan

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi sekaligus menyampaikan apresiasi atas sejumlah aplikasi yang memungkinkan konsultasi medis secara virtual (telemedicine).

Ke depan, ia berharap makin banyak pasien yang memanfaatkan aplikasi ini sehingga tak harus datang ke rumah sakit.

"Ini saya kira harus dikembangkan lagi, yaitu telemedicine. Ini terus ditingkatkan jumlahnya sehingga kontak antara pasien dan dokter bisa dikurangi," kata dia.

Hingga Minggu (19/4/2020) kemarin, ada total 6575 kasus positif Covid-19 yang terdeteksi di Indonesia. Dari jumlah itu, 582 meninggal dunia dan 686 dinyatakan sembuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com