Megawati Instruksikan Kader Beri Perhatian untuk Korban PHK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kader partai, khususnya yang menjadi kepala daerah dan pimpinan dewan, untuk menyiapkan langkah menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.

"Ibu Megawati memerintahkan seluruh kader partai, para kepala daerah, dan para pimpinan dewan dari partai untuk menaruh perhatian ekstra pada upaya mengatasi PHK, menciptakan lapangan kerja bagi rakyat," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2020).

Menurut Hasto, Megawati telah melakukan komunikasi melalui konferensi video dengan sejumlah kepala daerah dari PDI-P.

Baca juga: 20 Legislator PDI-P Jabar Siap Potong Gaji untuk Lawan Corona

Megawati meminta para kepala daerah itu untuk segera merealokasi anggaran untuk penanganan dampak Covid-19.

Anggaran yang direalokasi itu bisa digunakan untuk mendorong program padat karya, dengan tetap memenuhi seluruh ketentuan guna mencegah penularan Covid-19.

"Bupati Wonogiri Joko Sutopo, telah melaporkan realokasi anggaran sebesar Rp 110 miliar. Demikian juga Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas telah melakukan realokasi anggaran sehingga tersedia sekitar Rp 300 miliar untuk penanggulangan dampak Covid-19, termasuk program cipta kerja," papar Hasto.

Baca juga: Pandemi Corona, PHK Jadi Pilihan Terakhir Industri Kelapa Sawit

Hasto menegaskan bahwa ancaman gelombang PHK akibat Covid-19 memang harus sedari dini diantisipasi.

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO memperkirakan 1,25 miliar orang pekerja di dunia terdampak parah Covid-19 dan dibayangi ancaman PHK.

"Kami berharap krisis Covid-19 ini tidak meluas. Tapi kami antisipasi jika terjadi gelombang PHK," kata Hasto.

Di Indonesia sendiri, setidaknya sebanyak 1,6 juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan selama pandemi corona di Indonesia.

Baca juga: Bisnis 6 Artis yang Terdampak Corona, Omzet Menurun hingga PHK Karyawan

Angka tersebut dilaporkan oleh menteri kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Senin (13/4/2020) lalu.

"Dari beberapa laporan para menteri, terdapat sekitar 1,6 juta warga negara kita yang telah mendapatkan PHK dan dirumahkan," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat.

Pemerintah sendiri melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah PHK ini, di antaranya dengan segera meluncurkan program Kartu Prakerja. Dengan program ini, maka korban PHK bisa mendapatkan pelatihan gratis serta insentif.