Salin Artikel

Megawati Instruksikan Kader Beri Perhatian untuk Korban PHK

"Ibu Megawati memerintahkan seluruh kader partai, para kepala daerah, dan para pimpinan dewan dari partai untuk menaruh perhatian ekstra pada upaya mengatasi PHK, menciptakan lapangan kerja bagi rakyat," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2020).

Menurut Hasto, Megawati telah melakukan komunikasi melalui konferensi video dengan sejumlah kepala daerah dari PDI-P.

Megawati meminta para kepala daerah itu untuk segera merealokasi anggaran untuk penanganan dampak Covid-19.

Anggaran yang direalokasi itu bisa digunakan untuk mendorong program padat karya, dengan tetap memenuhi seluruh ketentuan guna mencegah penularan Covid-19.

"Bupati Wonogiri Joko Sutopo, telah melaporkan realokasi anggaran sebesar Rp 110 miliar. Demikian juga Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas telah melakukan realokasi anggaran sehingga tersedia sekitar Rp 300 miliar untuk penanggulangan dampak Covid-19, termasuk program cipta kerja," papar Hasto.

Hasto menegaskan bahwa ancaman gelombang PHK akibat Covid-19 memang harus sedari dini diantisipasi.

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO memperkirakan 1,25 miliar orang pekerja di dunia terdampak parah Covid-19 dan dibayangi ancaman PHK.

"Kami berharap krisis Covid-19 ini tidak meluas. Tapi kami antisipasi jika terjadi gelombang PHK," kata Hasto.

Di Indonesia sendiri, setidaknya sebanyak 1,6 juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan selama pandemi corona di Indonesia.

Angka tersebut dilaporkan oleh menteri kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Senin (13/4/2020) lalu.

"Dari beberapa laporan para menteri, terdapat sekitar 1,6 juta warga negara kita yang telah mendapatkan PHK dan dirumahkan," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat.

Pemerintah sendiri melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah PHK ini, di antaranya dengan segera meluncurkan program Kartu Prakerja. Dengan program ini, maka korban PHK bisa mendapatkan pelatihan gratis serta insentif.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/16/11111611/megawati-instruksikan-kader-beri-perhatian-untuk-korban-phk

Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke