Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Kompas.com - 09/04/2020, 17:54 WIB
Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINStaf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) mengingatkan kemungkinan adanya celah korupsi yang terjadi dalam penanganan wabah virus corona ( Covid-19) di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Peneliti ICW Wana Alamsyah dalam sebuah diskusi online, Kamis (9/4/2020).

" Kesehatan itu sektor yang rentan dikorupsi karena dari segi anggarannya besar," ujar Wana.

"Dalam struktur anggaran, mendapatkan alokasi lima persen sesuai UUD. Ini menyebabkan potensi (korupsi) sangat besar, terutama alat kesehatan," lanjut dia.

Baca juga: Ketua KPK Sebut Korupsi Saat Bencana seperti Wabah Corona Ancamannya Pidana Mati

Wana menambahkan, sejumlah kasus korupsi alat kesehatan pernah mewarnai dunia pemberantasan korupsi di Indonesia beberapa tahun terakhir.

"Hasil pemantauan ICW, dari pengadaan alat kesehatan dalam tiga tahun terakhir, ada 59 kasus (korupsi) dengan nilai kerugian Rp 126,1 miliar.

Ini menjadi bukti bahwa sektor kesehatan merupakan sektor yang patut diberikan perhatian lebih oleh penegak hukum.

Sementara itu, terkait penanganan wabah virus corona (Covid-19) sendiri, pemerintah saat ini memprioritaskan tiga kebutuhan tenaga medis dalam rangka penanggulangan .

Tiga hal itu, yakni alat pelindung diri (APD), rapid test dan tes PCR (swab), serta obat.

Baca juga: Investor China Beri Bantuan 40 Ton Alat Kesehatan ke RI

Wana mengingatkan, pengadaan alat kesehatan seperti ini pernah terjadi ketika flu burung merebak di Indonesia. Meskipun, saat itu jumlahnya tidak semasif saat ini.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X