Pemerintah Dinilai Kalang Kabut dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai kalang kabut dalam menangani pandemi Covid-19 yang tengah menyebar di Tanah Air.

Hal itu terjadi karena pemerintah tidak menyiapkan mitigasi risiko saat pandemi tersebut muncul pertama kali pada Desember 2019 di Wuhan, China.

"Seharusnya pemerintah buat mitigasi risiko (sejak kasus Covid-19 muncul di China) sehingga hari ini tidak kelihatan kalang kabut," ujar Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah dalam diskusi yang digelar secara online, Kamis (9/4/2020).

Wana mengatakan, saat ini pemerintah terlihat kalang kabut dalam menyediakan data dan informasi.

Termasuk juga dalam proses uji spesimen yang masih rendah.

Sebab pemerintah kesulitan mengoptimalisasi sumber daya yang ada serta pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan.

"Sudah banyak tenaga medis meninggal, ini menandakan Indonesia belum siap sepenuhnya karena kalau awal tahun punya mitigasi risiko, harusnya seluruh instrumen negara bisa mengerahkan tenaganya menanggulangi pandemi, tapi tidak terjadi," kata dia.

Sikap kalang kabut pemerintah ini, menurut Wana, juga berpotensi memicu tindak pidana koruspi karena tidak adanya prioritas penanganan dan pencegahan.

"Ini berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi karena dengan tidak adanya prioritas dan pencegahan, kita jadi mengeluarkan uang tergantung dengan apa yang sudah di-list pemerintah," katanya.

Hal senada juga disampaikan jurnalis Harian Kompas Ahmad Arif.

Ia mengatakan, selain transparansi anggaran dan kasus, pemerintah juga harus memberikan data akurat terkait kasus Covid-19 yang terjadi.

"Kuncinya kita lomba kumpulkan data akurat. Kemudian dengan pemeriksaan massal. Kalau tidak, antara kasus yang dilaporkan dengan kenyataan, jauh sekali," kata dia.

Menurut Arif, jumlah kasus Covid-19 yang dilaporkan setiap hari oleh pemerintah saat ini merupakan jumlah orang yang sudah dites.

Di luar itu, kata dia, kemungkinan lebih banyak lagi warga yang terkena Covid-19 tetapi tidak terdeteksi.

Apalagi dengan karakter virus yang tidak memberikan gejala sehingga orang cenderung tidak mengetahui bahwa ia terjangkit virus corona.

"Ini soal penyangkalan yang membuat kita gagap alokasikan anggaran dan data. Negara lain selain pemeriksaan tadi, cara melawan virus dengan melakukan penelusuran riwayat kontak. Indonesia tidak melakukan itu. Pemeriksaan minim dan penelusuran riwayat kontak tak dilakukan," kata Arif.

Merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo yang melibatkan intelejen dalam penelusuran riwayat kontak penderita, hal ini dinilainya membuat informasi menjadi tertutup.

Jika dibandingkan dengan Singapura, hal itu sangat jauh berbeda.

Singapura terbuka dengan menayangkan riwayat kontak pasien-pasiennya tanpa membuka identitas sehingga antar-kasus bisa diketahui.

"Di Indonesia tak jalan, dibiarkan ke mana-mana. Kita tidak tahu di wilayah kita sudah ada belum yang terinfeksi. Saya khawatir pemerintah tak menghitung dengan baik antara risiko dan tindakan," ujar dia.