Pemerintah: PSBB Bukan Dimaknai Melarang tetapi Membatasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona (Covid-19) Achmad Yurianto mengungkap alasan mengapa pemerintah memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke pemerintah pusat.

Kata dia, salah satu alasannya karena kebijakan soal pembatasan fisik atau physical distancing masih belum dilakukan masyarakat secara disiplin.

"Dalam beberapa hari terakhir, kita masih mendapatkan ketidakefektifan pelaksanaan ini, akibat disiplin yang masih belum kita bangun bersama-sama, di tengah masyarakat," kata Yuri dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Baca juga: Kasus Positif Corona Bertambah, Papua Umumkan Status Tanggap Darurat

"Oleh karena itu pemerintah kemudian memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengajukan pembatasan sosial berskala besar," ucap dia lagi.

Menurut Yuri, PSBB digunakan untuk membuat kebijakan phsyical distancing lebih efektif.

Ia juga memastikan PSBB bukan berarti pemerintah melakukan pelaranggan kegiatan masyarakat.

"Tujuan dari pembatasan sosial bukan dimaknai melarang tapi membatasi karena kita sama-sama pahami faktor pembawa penyakit ini adalah manusia," ujar dia. 

Yuri menyebut, untuk mencegah penyebaran Covid-19 aktivitas manusia memang harus dibatasi.

Sebab, penularan paling utama di Indonesia berasal dari manusia ke manusia lainnya.

"Kemudian masih banyak kelompok masyarakat yang rentan yang mengabaikan physical distancing, mengabaikan untuk menjaga jarak, mengabaikan untuk tidak rajin mencuci tangan," ujar dia.

Baca juga: Ridwan Kamil Saksikan Pemakaman Jenazah PDP Covid-19

Yuri juga mengimbau semua masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di kerumunan atau tengah berada di luar rumah.

"Oleh karena itu dengan semua memakai masker kita yakini, kita akan menjadi tidak rentan terhadap penularan," ucap Yuri.