KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Rumadi Ahmad menilai imbauan tidak mudik saat Idul Fitri bukan semata anjuran pemerintah.

"Tinggal di rumah untuk memerangi Covid-19 bukan hanya mengikuti anjuran pemerintah, tapi merupakan implementasi dari ajaran agama," kata Rumadi melalui keterangan tertulis, Rabu (8/4/2020).

Ia menambahkan dalam agama Islam dikenal ajaran bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengejar kemaslahatan.

Baca juga: YLKI: Pemerintah Masih Ambigu soal Mudik

Karena itulah, lanjut Rumadi, dalam konteks kondisi darurat sekarang ini, tetap tinggal di rumah dan tidak mudik lebih diutamakan.

"Maka dalam kondisi darurat wabah virus corona ini, masyarakat disarankan untuk tidak melakukan mudik ke ritual tahunan ke kampung halaman," kata Rumadi.

Menurut Rumadi, mudik sudah seperti ritual tahunan yang sangat dinantikan masyarakat.

Akan tetapi, untuk momen pulang kampung tahun ini, sebaiknya menurut dia semua pihak menahan diri dan mau berkorban semata-mata untuk kebaikan bersama.

Menurut dia, ini berlaku terutama bagi warga yang tinggal di zona merah virus corona yang sangat rentan membawa Covid-19 ke kampung halaman.

Baca juga: Larangan Mudik dan Ketidakjelasan Gaji ke-13 bagi Sejumlah ASN...

Ia menambahkan, mudik justru berisiko menularkan penyakit Covid-19 pada orangtua, saudara, atau kerabat.

Dalam situasi seperti sekarang, kata Rumadi, semua harus rela berkorban dan mengorbankan berbagai hal yang selama ini biasa dinikmati.

Ia pun meminta seluruh umat Islam beribadah di rumah selama Ramadhan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Meskipun kita tidak bisa tarawih di masjid seperti biasanya, tapi umat Islam masih bisa tarawih di rumah masing-masing, bersama keluarga. Ibadah tarawih masih tetap bisa kita laksanakan, bukan dilarang," kata dia.

"Harus dipahami bahwa kita sekarang dalam kondisi darurat virus corona. Presiden sudah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sehingga semua yang kita lakukan, termasuk menghadapi Ramadhan dan seluruh ibadah yang dilakukan tentu dalam kondisi darurat,” tutur Rumadi.

Baca juga: Pemerintah Dinilai akan Kewalahan Bendung Covid-19 di Daerah Saat Arus Mudik