YLKI: Pemerintah Masih Ambigu soal Mudik

Kompas.com - 08/04/2020, 07:12 WIB
Sejumlah calon penumpang berjalan menuju Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Teluk Sinabang di Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh-Sinabang Desa Gampong Teugoh, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Senin (30/3/2020). Meskipun Kementerian Perhubungan telah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik guna mencegah penyebaran COVID-19, tapi sebagian warga malah antusias untuk pulang kampung guna mengantisipasi jika pemerintah setempat menghentikan pelayaran dan memberlakukan karantina wilayah (lockdown). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww. ANTARA FOTO/SYIFA YULINNASSejumlah calon penumpang berjalan menuju Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Teluk Sinabang di Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh-Sinabang Desa Gampong Teugoh, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Senin (30/3/2020). Meskipun Kementerian Perhubungan telah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik guna mencegah penyebaran COVID-19, tapi sebagian warga malah antusias untuk pulang kampung guna mengantisipasi jika pemerintah setempat menghentikan pelayaran dan memberlakukan karantina wilayah (lockdown). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus mengambil sikap tegas dan satu suara terkait pelaksanaan mudik Lebaran 2020.

Sebab, kekhawatiran yang kini tengah muncul yaitu pergeseran episentrum Covid-19 ke sejumlah wilayah di Tanah Air.

Menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) Tulus Abadi, hingga kini pemerintah belum satu suara terkait pelaksanaan mudik.

Presiden Joko Widodo, misalnya, tetap membolehkan pelaksanaan mudik.

 

Baca juga: Larangan Mudik dan Ketidakjelasan Gaji ke-13 bagi Sejumlah ASN...

Namun di lain pihak Wakil Presiden Ma'ruf Amin justru mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan anjuran mudik haram.

Sikap kontradiktif lainnya ditunjukkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang tetap membolehkan pelaksanaan mudik.

Namun, di saat yang sama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran baru yang berisi larangan mudik hingga pandemi Covid-19 selesai bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Bahkan, dalam surat edaran terbaru, ASN diminta mengimbau masyarakat untuk tidak mudik.

"Pemerintah tampak gamang, ambigu, bahkan inkonsisten dalam upaya pengendalian Covid-19," kata Tulus dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (7/4/2020).

Saat ini, jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air telah mencapai 2.738 orang, setelah sebelumnya terjadi penambahan 247 kasus per 7 April 2020. Kini, kasus positif Covid-19 telah tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X