Pemerintah Dinilai Akan Kewalahan Bendung Covid-19 di Daerah Saat Arus Mudik

Kompas.com - 08/04/2020, 08:54 WIB
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAKetua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah hingga kini belum memberikan sikap tegas kepada masyarakat untuk menunda sementara pelaksanaan mudik demi mencegah penyebaran Covid-19.

Alih-alih melarang mudik, strategi pengendalian mudik yang dikeluarkan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi dengan pengendalian ketat justru membuat penyebaran Covid-19 ke daerah kian masif.

"Pengawasan di lapangan akan sulit. Bahkan praktiknya nyaris tidak bisa diimplementasikan," kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Kejar Target 2 Minggu, Kementerian PUPR Susun Skenario Mudik Lebaran

Umumnya, ia mengatakan, mudik dilaksanakan dalam kondisi yang penuh atau crowded. Sehingga, petugas dipastikan akan kewalahan dalam mengontrol dan memastikan masyarakat dapat mematuhi aturan protokol kesehatan.

Misalnya, membatasi jumlah penumpang kendaraan pribadi maksimum empat orang atau bagi pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua hanya boleh satu orang.

"Mudik itu acara keluarga, tidak mungkin dipisahkan dengan pembatasan kapasitas penumpang kendaraan pribadi," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang terjadi, di lapangan polisi akan kompromistis alias membiarkan pemudik motor berpenumpang dua orang atau lebih untuk jalan terus ke kampung halamannya," imbuh Tulus.

Baca juga: YLKI: Pemerintah Masih Ambigu soal Mudik

Oleh karena itu, ia menambahkan, pemerintah harus mengambil sikap yang lebih tegas.

Saat ini, antar instansi pemerintah bahkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun belum satu suara soal pelaksanaan mudik.

Selain itu, sejumlah kepala daerah juga sudah cukup gencar mengimbau kepada warganya yang bekerja di pusat pandemi Covid-19 untuk tidak pulang ke kampung halaman untuk sementara waktu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Nasional
KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah 'On The Track', Jangan Cederai

Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah "On The Track", Jangan Cederai

Nasional
Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Nasional
Ini Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Berdasarkan Aturan Terbaru

Ini Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Berdasarkan Aturan Terbaru

Nasional
YLKI Minta Syarat Wajib Tes PCR untuk Naik Pesawat Dibatalkan, Ini Respons Kemenkes

YLKI Minta Syarat Wajib Tes PCR untuk Naik Pesawat Dibatalkan, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Kemenag Hadiah untuk NU, Sekjen PBNU: Dengan Segala Hormat, Menag Kurang Bijaksana...

Kemenag Hadiah untuk NU, Sekjen PBNU: Dengan Segala Hormat, Menag Kurang Bijaksana...

Nasional
KSAU: AUKUS Dapat Tingkatkan Ketegangan Militer dan Lomba Senjata Nuklir di Kawasan

KSAU: AUKUS Dapat Tingkatkan Ketegangan Militer dan Lomba Senjata Nuklir di Kawasan

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Minta Menag Hindari Pernyataan yang Kontraproduktif dan Bikin Gaduh

Ketua Komisi VIII DPR Minta Menag Hindari Pernyataan yang Kontraproduktif dan Bikin Gaduh

Nasional
Kontras Desak Menteri Yaqut Minta Maaf Atas Pernyataan Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Kontras Desak Menteri Yaqut Minta Maaf Atas Pernyataan Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Menag Yaqut Tegaskan Kemenag Bukan hanya untuk NU

Menag Yaqut Tegaskan Kemenag Bukan hanya untuk NU

Nasional
Jokowi Teken PP, KPK Kini Bisa Lelang Benda Sitaan Sejak Kasus dalam Penyidikan

Jokowi Teken PP, KPK Kini Bisa Lelang Benda Sitaan Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Survei Elektabiltas Capres 2024, Ganjar Urutan Pertama Diikuti Prabowo dan Anies Baswedan

Survei Elektabiltas Capres 2024, Ganjar Urutan Pertama Diikuti Prabowo dan Anies Baswedan

Nasional
Survei Poltracking: 67,4 Persen Responden Puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf

Survei Poltracking: 67,4 Persen Responden Puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf

Nasional
Tanggapi Pernyataan Menag Yaqut, Pimpinan DPR: Kemenag untuk Semua Agama

Tanggapi Pernyataan Menag Yaqut, Pimpinan DPR: Kemenag untuk Semua Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.