Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Berencana Gelar Unjuk Rasa di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Aksi tersebut akan dilakukan pada pertengahan April dengan melibatkan 50.000 buruh se-Jabodetabek.

Baca juga: Pelibatan Publik dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Diragukan

Said mengatakan, aksi buruh akan dipusatkan di depan gedung DPR.

"Kalau ada sebagian pihak yang tidak sependapat dengan aksi puluhan ribu buruh ini, tanyakan pada lembaga DPR. DPR yang telah memulai dan menabuh," ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (3/4/2020).

Menurut Said, DPR tidak memiliki hati dan empati terhadap para buruh dengan tetap melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja.

Said mengatakan, DPR sebaiknya fokus membantu pemerintah untuk mengatasi penyebaran Covid-19, terutama terkait nasib buruh yang rentan terkena PHK karena wabah virus corona.

"DPR tidak punya hati nurani dan tidak memiliki empati kepada jutaan buruh yang sampai saat ini bertaruh nyawa dengan tetap bekerja di pabrik-pabrik, di tengah imbauan social distancing," kata Said.

Baca juga: PSHK: Bayangkan jika Buruh Demo Omnibus Law di Tengah Wabah Covid-19

"Potensi ancaman PHK yang akan terjadi akibat adanya pandemi corona dan pasca corona. Apa yang sudah dilakukan DPR, terhadap potensi puluhan, bahkan ratusan ribu buruh yang terancam PHK tersebut? Ada apa dengan DPR, dalam situasi seperti ini kok malah ngotot membahas omnibus law," tutur dia.

Di sisi lain, Said mempertanyakan pernyataan salah satu anggota DPR yang menyatakan akan mengajak serikat buruh untuk membahas omnibus law RUU Cipta Kerja secara virtual.

Menurut dia, dalam situasi saat ini, serikat buruh tidak mungkin akan berkonsentrasi untuk membahas omnibus law RUU Cipta Kerja.

"Itu adalah retorika kosong dan mengada-ngada. Karena saat ini, yang pertama sekali, serikat buruh dan para buruh sedang fokus menyelamatkan nyawa anggotanya yang terancam virus corona karena masih harus bekerja," ucapnya.

Baca juga: PSHK: Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Saat Wabah Covid-19 Bisa Rugikan Pemerintah

Pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja dipastikan tetap berjalan di DPR. 

Rapat paripurna DPR menyepakati pembahasan draf RUU Cipta Kerja diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg).

"Surat Presiden tanggal 7 Februari berkenaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah dibawa dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah dan telah disepakati untuk diserahkan kepada Badan Legislasi," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Sementara itu, Badan Legislasi ( Baleg) DPR menyatakan, akan segera membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja.