PSHK: Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Saat Wabah Covid-19 Bisa Rugikan Pemerintah

Kompas.com - 02/04/2020, 12:55 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan draf omnibus law RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan draf omnibus law RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menilai pembahasan draf omnibus law RUU Cipta Kerja sebetulnya tidak menguntungkan pemerintah di tengah pandemi virus corona.

Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK Fajri Nursyamsi mengatakan, pemerintah semestinya menyadari bahwa mereka butuh kepercayaan publik dalam menangani Covid-19.

"Pemerintah saat ini memerlukan kepercayaan publik dalam menangani Covid-19. Langkah melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja adalah kontraproduktif," kata Fajri saat dihubungi, Kamis (2/4/2020).

Baca juga: DPR Didesak Tunda Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja di Rapat Paripurna

Ia mengatakan DPR dan pemerintah seharusnya tidak melaksanakan agenda yang dapat memicu kontroversi publik saat ini.

Fajri pun menyayangkan sikap DPR dan pemerintah yang bersikukuh melanjutkan pembahasan draf omnibus law RUU Cipta Kerja di saat-saat seperti ini.

"PSHK menyayangkan DPR dan pemerintah masih saja memprioritaskan agenda pembahasan RUU yang sejak awal mendapat tentangan dari publik," ujarnya.

"Seharusnya pada saat sekarang, presiden memprioritaskan kebijakan dan pembahasan RUU yang terkait dengan penanganan Covid-19, dan tidak memicu isu-isu kontroversial di publik," imbuh Fajri.

Baca juga: Surpres Omnibus Law RUU Cipta Kerja Akan Dibacakan dalam Rapat Paripurna Siang Ini

Karena itu, Fajri mendesak agar ada anggota DPR yang menyuarakan penolakan terhadap surpres dan draf RUU Cipta Kerja yang akan dibacakan di Rapat Paripurna pada Kamis (2/4/2020) siang ini.

Sebab, kata dia, masih banyak catatan yang perlu diperhatikan pemerintah dalam draf RUU Cipta Kerja yang belakangan sudah tersebar di publik.

"Kami mendesak agar anggota DPR berani menyampaikan untuk menolak draf RUU Cipta Kerja dan kemudian mengembalikannya terlebih dahulu kepada pemerintah untuk diperbaiki," kata Fajri.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

Nasional
Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X