Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Ucapan Luhut soal Corona, Pejabat Diminta Berbicara Sesuai Bidang

Kompas.com - 02/04/2020, 19:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pejabat publik diminta berbicara sesuai ranahnya masing-masing dalam hal pandemi Covid-19 ini agar menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Hal ini disampaikan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut virus corona tak kuat bertahan di cuaca Indonesia yang cenderung panas.

"Sampaikan sesuai tupoksi saja, tugas, pokok, dan fungsi, supaya nanti ini tidak membingungkan publik karena masyarakat di bawah ini sekarang sedang panik," kata Trubus kepada Kompas.com, Kamis (2/4/2020).

Baca juga: Pejabat Publik Diminta Tiru Masyarakat yang Rela Sisihkan Uang untuk Penanggulangan Covid-19

Trubus menilai, latarbelakang Luhut sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi membuatnya tidak tepat untuk berbicara soal virus corona itu sendiri yang berkaitan dengan dunia kesehatan.

Menurut Trubus, Luhut sebaiknya lebih banyak berbicara soal langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah selama pandemi Covid-19, khususnya soal kebutuhan ekonomi masyarakat.

"Pak Luhut ini sesuai porsinya lebih baik ketika menyampaikan itu menyampaikan yang scenario planning, bicara jangka pendek jangka menengah, jangka panjang, sehingga dampaknya dapat dihitung," ujar Trubus.

Pengamat kebijakan publik lainnya, Agus Pambagio, mempertanyakan dasar pernyataan Luhut tersebut.

Baca juga: Luhut: Dari Hasil Modelling, Virus Corona Tak Kuat Hidup di Cuaca Indonesia

Sebab, faktanya virus corona itu telah menyebar di Indonesia dan menginfeksi ribuan orang.

"Jadi enggak ada dasarnya, kalau begitu, kenapa Covid-19 berkembang biak demikian cepat? Enggak relevan," kata dia.

Agus menambahkan, pemerintah mesti berhenti memperdebatkan hal yang berkaitan dengan istilah-istilah rumit dan mengalihkan konsentrasinya untuk menangani masyarakat.

"Enggak ada yang jelas, itu semua diskusi soal-soal yang enggak perlu buat rakyat bawah, rakyat butuh kepastian kerja sedangkan yang di atas berdiskusi terus," kata Agus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, virus corona tak kuat bertahan di cuaca Indonesia yang cenderung panas.

"Dari hasil modelling kita yang ada, cuaca Indonesia, ekuator ini yang panas dan juga itu untuk Covid-19 ini enggak kuat," kata Luhut usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui sambungan konferensi video, Kamis (2/4/2020).

Baca juga: Luhut Minta Daerah Tak Menolak Pemudik dari Jakarta

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com