Cegah Penyebaran Covid-19 di Daerah, Ketua MPR Minta Jakarta Di-lockdown

Kompas.com - 27/03/2020, 13:05 WIB
Foto aerial kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (23/3/2020). Sejumlah ruas jalan utama ibu kota lebih lengang dibandingkan hari biasa karena sebagian perusahaan telah menerapkan bekerja dari rumah guna menekan penyebaran virus corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc. Indrianto Eko SuwarsoFoto aerial kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (23/3/2020). Sejumlah ruas jalan utama ibu kota lebih lengang dibandingkan hari biasa karena sebagian perusahaan telah menerapkan bekerja dari rumah guna menekan penyebaran virus corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Pemerintah memberlakukan lockdown untuk wilayah DKI Jakarta, menyusul tingkat penyebaran Covid-19 yang kian masif.

Langkah ini perlu diambil guna menekan penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Penyakit yang disebabkan virus corona baru itu kini sudah menyebar di 27 provinsi. 

"Mendorong pemerintah melakukan penutupan pergerakan manusia dari dan menuju Jakarta, serta melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk menyiapkan petugas di setiap pelabuhan maupun bandara dan memperketat pengawasan untuk memeriksa arus masuk-keluar Jakarta, sebagai upaya pemerintah menghentikan penyebaran wabah ke daerah lainnya," tegas Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Kasus Infeksi Covid-19 di AS, 85.594 Tertinggi di Dunia

Dalam tiga hari terakhir, ia mengatakan, jumlah penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia telah lebih dari 100 kasus per hari.

Secara kumulatif, saat ini tercatat 893 kasus positif, dimana 78 orang di antaranya meninggal dunia dan 35 orang lainnya sembuh.

Sementara di Jakarta, pasien Covid-19 terdata sebanyak 515. Dari jumlah itu 29 orang sembuh dan 49 meninggal. 

Bambang pun meminta agar proses pemeriksaan cepat atau rapid test di daerah dapat segera dilaksanakan, sehingga kasus-kasus baru dapat segera ditemukan dan diidentifikasi.

Meski demikian, proses rapid test tersebut harus tetap dilakukan dengan cara yang aman serta mempertimbangkan ketersediaan alat uji di setiap daerah.

Baca juga: Cegah Covid-19, Pemkab Garut Akan Produksi Massal Bilik Desinfeksi

"Mendorong pemerintah segera merealisasikan uji kesehatan melalui sistem drive thru yang sudah efektif digunakan oleh negara lain untuk melacak dan mendeteksi penyebaran virus Covid-19 secara cepat dan aman," ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan, pemerintah harus terus menggalakkan imbauan social distancing dan physical distancing, guna menekan pertumbuhan pasien baru.

Pada saat yang sama, masyarakat harus diberikan informasi terkait mitigasi risiko jika kasus infeksi terus mengalami lonjakan, agar tidak menimbulkan kepanikan ataupun keresahan di masyarakat.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X