Kompas.com - 27/03/2020, 13:05 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Pemerintah memberlakukan lockdown untuk wilayah DKI Jakarta, menyusul tingkat penyebaran Covid-19 yang kian masif.

Langkah ini perlu diambil guna menekan penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Penyakit yang disebabkan virus corona baru itu kini sudah menyebar di 27 provinsi. 

"Mendorong pemerintah melakukan penutupan pergerakan manusia dari dan menuju Jakarta, serta melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk menyiapkan petugas di setiap pelabuhan maupun bandara dan memperketat pengawasan untuk memeriksa arus masuk-keluar Jakarta, sebagai upaya pemerintah menghentikan penyebaran wabah ke daerah lainnya," tegas Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Kasus Infeksi Covid-19 di AS, 85.594 Tertinggi di Dunia

Dalam tiga hari terakhir, ia mengatakan, jumlah penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia telah lebih dari 100 kasus per hari.

Secara kumulatif, saat ini tercatat 893 kasus positif, dimana 78 orang di antaranya meninggal dunia dan 35 orang lainnya sembuh.

Sementara di Jakarta, pasien Covid-19 terdata sebanyak 515. Dari jumlah itu 29 orang sembuh dan 49 meninggal. 

Bambang pun meminta agar proses pemeriksaan cepat atau rapid test di daerah dapat segera dilaksanakan, sehingga kasus-kasus baru dapat segera ditemukan dan diidentifikasi.

Meski demikian, proses rapid test tersebut harus tetap dilakukan dengan cara yang aman serta mempertimbangkan ketersediaan alat uji di setiap daerah.

Baca juga: Cegah Covid-19, Pemkab Garut Akan Produksi Massal Bilik Desinfeksi

"Mendorong pemerintah segera merealisasikan uji kesehatan melalui sistem drive thru yang sudah efektif digunakan oleh negara lain untuk melacak dan mendeteksi penyebaran virus Covid-19 secara cepat dan aman," ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan, pemerintah harus terus menggalakkan imbauan social distancing dan physical distancing, guna menekan pertumbuhan pasien baru.

Pada saat yang sama, masyarakat harus diberikan informasi terkait mitigasi risiko jika kasus infeksi terus mengalami lonjakan, agar tidak menimbulkan kepanikan ataupun keresahan di masyarakat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Nasional
Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Nasional
Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Nasional
KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

Nasional
Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Nasional
PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

Nasional
Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Nasional
2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

Nasional
Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Nasional
Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Nasional
Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Nasional
Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Nasional
Komnas HAM Akan Kembali Meminta Keterangan Bharada E

Komnas HAM Akan Kembali Meminta Keterangan Bharada E

Nasional
5 Fakta Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Kematian Brigadir J

5 Fakta Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.