Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei RRI-Indo Barometer: 56,3 Persen Responden Tak Menerima Sosialisasi Pencegahan Covid-19

Kompas.com - 20/03/2020, 14:05 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Radio Republik Indonesia (RRI) bersama lembaga survei Indo Barometer menunjukkan bahwa belum semua masyarakat menerima anjuran dari pemerintah atau Kementerian Kesehatan mengenai tata cara pencegahan virus corona atau covid-19.

Dalam hasil survei tersebut, persentase masyarakat yang merasa tidak menerima anjuran dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga di bawahnya seperti Dinas Kesehatan sebesar 56,3 persen. 

Sementara, 43,7 persen menyatakan sudah menerima anjuran pencegahan.

Baca juga: Survei RRI-Indo Barometer: Tingginya Kekhawatiran Warga atas Wabah Covid-19

"Saya bisa mengatakan ini PR bagi pemerintah untuk bagaimana menyosialisasikan lebih masif lagi terkait dengan anjuran (pencegahan virus corona)," ujar Peneliti Indo Barometer Asep Saepudin ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (20/3/2020).

Asep mengungkapkan, bagi publik yang mengaku telah mendapat anjuran dari pemerintah, 69,2 persen di antaranya telah mempraktikkan anjuran tersebut.

Sedangkan yang belum mempraktikkan sebanyak 30,8 persen.

Asep mengatakan, pemerintah sudah semestinya meningkatkan sosialiasi atas tingginya masyarakat yang merasa tidak ada anjuran pencegahan virus corona.

"Memang ini bisa menjadi masukan pemerintah bahwa ini PR besar untuk meningkatkan sosialisasi tentang ini (anjuran pencegahan virus corona)," katanya.

Baca juga: Kepala BNPB: Tingkatkan Imunitas untuk Cegah Corona, Jangan Biarkan Perut Kosong

Di sisi lain, pihaknya memaklumi tingginya persentase masyarakat yang merasa tidak ada anjuran.

Menurut Asep, penyebabnya karena ada jarak antara pemerintah pusat dengan masyarakat.

"Menurutku wajar karena gap-nya antara pusat dan masyarakat bawah terlalu jauh," terang dia.

Baca juga: UPDATE: 25 Orang Meninggal akibat Covid-19, Tingkat Kematian 8 Persen

Adapun wilayah pelaksanaan survei ini meliputi tujuh provinsi. Antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Dari tujuh wilayah setara dengan 64,9 persen populasi nasional.

Sedangkan waktu pengumpulan data berlangsung sejak 10 hingga 16 Maret 2020.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah quota dan purposive sampling.

Baca juga: 7 Arahan Terbaru Jokowi untuk Penanganan Covid-19

Jumlah sampel sebesar 400 responden tersebar secara proporsional dengan margin of error sebesar ± 4.90 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara, responden adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah yang bertempat tinggal di wilayah survei.

Sedangkan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via telepon seluler menggunakan kuesioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com