Pihak Novel Sebut Sidang Kasus Penyiraman Air Keras Hanya Formalitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi Novel Baswedan menilai sidang kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang dimulai hari ini merupakan formalitas saja.

"Tim Advokasi menilai bahwa sidang penyiram air keras terhadap Novel Baswedan tidak lain hanyalah formalitas belaka. Sidang dilangsungkan cepat, tidak ada eksepsi, tidak beroritentasi mengungkap aktor intelektual, dan kemungkinan besar berujung hukuman yang ringan," kata anggota Tim Advokasi Novel, Saor Siagian, dalam siaran pers, Kamis (19/3/2020).

Saor mengungkapkan ada sejumlah kejanggalan dalam sidang hari ini yang menunjukkan bahwa persidangan tersebut hanyalah formalitas.

Baca juga: Terdakwa Penyiram Air Keras Dua Hari Intai Rumah Novel Baswedan

Pertama, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengesankan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan adalah tindak pidana penganiayaan biasa yang tidak ada kaitannya dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi.

"Tidak ada Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 340 atau pasal pembunuhan berencana sesuai fakta bahwa Novel diserang karena kerjanya menyidik kasus korupsi dan hampir saja kehilangan nyawanya karena cairan air keras masuk ke paru-paru," kata Saor.

Tim Advokasi Novel juga mempersoalkan dakwaan JPU yang seolah-olah mengamini motif sakit hati yang disampaikan terdakwa.

Menurut Tim Advokasi, hal itu janggal karena rasa sakit hati kedua terdakwa karena Novel menyidik korupsi di kepolisian dinilai tidak mungkin membuat keduanya rela melakukan tindak pidana.

Apalagi, Novel juga tidak kenal dan tidak pernah juga berhubungan dengan Terdakwa dalam menyidik tindak pidana korupsi.

Kemudian, Tim Advokasi juga memperanyakaan dakwaan JPU yang tidak menyebut fakta atau informasi terkait sosok yang menyuruh kedua terdakwa itu menyerang Novel.

Baca juga: Terdakwa Penyiram Air Keras Novel Baswedan Ambil Asam Sulfat dari Kolong Mobil di Pool Gegana Polri

"Patut diduga Jaksa sebagai pengendali penyidikan satu skenario dengan kepolisian mengusut kasus hanya sampai pelaku lapangan," kata Saor.

Selain itu, Tim Advokasi Novel juga heran dengan sikap Mabes Polri yang menyediakan sembilan orang pengacara untum membela para terdakwa.

"Hal yang sangat janggal karena perbuatan pidana para Terdakwa bukanlah tindakan dalam melaksanakan tugas institusi," ujar Saor.

Tim Advokasi juga mempertanyakan sikap para pengacara yang tidak mengajukan eksepsi untum terdakwa sehingga sidang selanjutnya langsung kepada tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi.

Artinya, kata Saor, sidang dibuat cepat dari lazimnya sidang pidana.

Oleh karena itu, Tim Advokasi Novel meminta Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Kejaksaan, Komnasham, Ombudsman RI, dan Organisasi Advokat memantau seluruh persidangan.