JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar fokus memperbaiki ekosistem logistik nasional. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka rapat terbatas terkait penataan ekosistem logistik nasional lewat video conference dari Istana Bogor, Rabu (18/3/2020).
Jokowi menyebut logsitic performance index Indonesia di tahun 2018 berada di peringkat 46, masih di bawah Singapura, China, Thailand, Vietnam, Malaysia dan India.
Begitu pula di peringkat trading across borders, Indonesia masih stagnan di peringkat 116 dalam dua tahun terakhir.
Baca juga: Sistem Logistik Nasional Dinilai Belum Efisien
"Masalahnya di mana? Saya melihat masalahnya ada di ekosistem logistik nasional kita yang belum efisien. Dari sisi waktu maupun sisi biaya," kata Jokowi.
"Ini sudah kita bicarakan 3-4 tahun yang lalu tapi memang belum menyelesaikan maslaah yang ada di lapangan," sambungnya.
Jokowi menyebut biaya logistik Indonesia tertinggi dibandingkan lima negara ASEAN yang lain.
Biayanya masih 24 persen dari produk domestik bruto atau setara Rp 3560 Triliun.
"Padahal biaya logistik, biaya transportasi merupakan komponen terbesar. Dan transportasi yang tidak reliable membuat biaya inventori semakin meningkat," kata dia.
Jokowi menilai hal ini terjadi karena persoalan birokrasi yang berbelit-belit.
"Saya catat masih banyak yang ruwet di sisi birokrasi. Masih banyak pengulangan, masih banyak repetisi, masih banyak duplikasi dan masih kuatnya ego sektoral kementerian lembaga berjalan sendiri-sendiri," kata dia.
Baca juga: Pembangunan Pelabuhan Mangkrak, Efesiensi Logistik Nasional Terhambat
Jokowi menilai belum ada platform logistik dengan sistem terintegrasi dari hulu sampai hilir. Hal ini menyebabkan tata ruang logistik yang tidak efisien.
Penempatan terminal pelabuhan depo kontainer yang tidak tepat juga justru memperbesar inefesiensi dan pergerakan barang.
Karena itu, Jokowi mendorong ekosistem logistik nasional harus segera diperbaiki.
"Kedatangan kapal sampai masuk ke gudang baik untuk ekspor maupun untuk impor, ini bolak balik saya sampaikan pangkas birokrasi berbelit. Hapus repetisi duplikasi sederhanakan proses dan lakukan standarisasi layanan dan standar teknis lainnya," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.