Darurat Covid-19, Pemerintah dan DPR Diminta Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 18/03/2020, 13:03 WIB
Ilustrasi Covid-19 ShutterstockIlustrasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Menurut Arif, langkah tersebut perlu dilakukan agar pemerintah fokus dalam pencegahan, penyebaran serta penanganan kasus kesehatan warga negara akibat wabah virus covid-19.

Arif mengatakan, apabila pembahasan RUU Cipta Kerja tetap dilakukan di tengah wabah virus corona, maka dikhawatirkan partisipasi publik akan berkurang.

Baca juga: DPR Kemungkinan Tunda Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

"Bahkan jauh sebelum itu, sejak penyusunannya pun RUU ini telah menutup ruang partisipasi publik meski ruang hidup rakyat dan keberlanjutan lingkungan dipertaruhkan di dalam rancangannya. Sehingga, LBH Jakarta menilai RUU Cipta Kerja tidak layak untuk dibahas lebih lanjut," kata Arif dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3/2020).

Adapun, mengenai pencegahan virus corona, Arif mengatakan, LBH Jakarta meminta pemerintah mendesak para pengusaha agar turut mencegah resiko penularan Covid-19 karena para pekerja rentan tertular.

"Dalam masa social distancing ini, pemerintah juga wajib memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat baik kelompok pekerja formal, non-formal maupun yang tidak bekerja," ujarnya.

Baca juga: Social Distancing, Cara Terbaik untuk Cegah Penyebaran Virus Corona

Arif juga meminta pemerintah menyediakan akses kesehatan gratis bagi masyarakat untuk memeriksakan diri apabila mengalami gejala serupa infeksi COVID-19.

"Bahwa pemenuhan hak atas kesehatan warga negara sebagai hak dasar manusia lebih penting diutamakan, ketimbang mendahulukan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja," ucapnya.

Lebih lanjut, Arif meminta, DPR menjalankan pengawasannya yaitu mengawal kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menangani Covid-19.

Baca juga: Masa Darurat Bencana akibat Virus Corona Diperpanjang hingga 29 Mei

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rita Rosita membenarkan adanya perpanjangan status darurat bencana akibat virus corona hingga 29 Mei 2020.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X