Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/03/2020, 20:00 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tak mengundang Presiden Joko Widodo untuk hadir di Kongres V Partai Demokrat pada Minggu (15/3/2020).

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan, kongres merupakan acara internal partai sehingga pihaknya tidak akan mengundang tokoh-tokoh yang berasal dari luar partai.

"Inilah bedanya Partai Demokrat dengan partai lain. Kami lakukan kerja internal kami tidak mengundang siapapun termasuk Presiden Jokowi," kata Hinca di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Baca juga: SBY Akan Sampaikan Pidato Politik Terakhir di Kongres V Partai Demokrat

Kendati demikian, Hinca mengatakan, partainya tetap menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo dan menyampaikan bahwa Kongres V Partai Demokrat dalam rangka memilih kepengurusan baru partai.

"Jadi Partai Demokrat dengan pimpinan baru akan laporkan hasinya ke presiden sebagai pembina politik tertinggi di Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Hinca enggan menyebut soal kandidat yang akan menggantikan posisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Umum.

Namun ia memastikan SBY tidak akan lagi menjadi ketua umum pada periode selanjutnya.

"Nanti di situ (kongres) jawabnya, jangan di sini. Nah tapi yang pasti ada pengganti beliau (SBY) kan setiap kongres kan hasilkan pemimpin baru. Beliau sampaikan kepada kami bahwa sudah cukup saya, mau soft-landing sebagai ketum," pungkasnya.

Baca juga: Kongres Demokrat Diizinkan Pemprov DKI tetapi dengan Syarat Bawa Dokter saat Acara Berlangsung

Adapun Partai Demokrat memutuskan akan menggelar Kongres V di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

Kongres V Partai Demokrat ini digelar dalam rangka pemilihan ketua umum. Waktu Kongres dipercepat dari yang semula dijadwalkan diselenggarakan Mei 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com