Salin Artikel

Presiden Jokowi Tak Diundang ke Kongres V Partai Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tak mengundang Presiden Joko Widodo untuk hadir di Kongres V Partai Demokrat pada Minggu (15/3/2020).

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan, kongres merupakan acara internal partai sehingga pihaknya tidak akan mengundang tokoh-tokoh yang berasal dari luar partai.

"Inilah bedanya Partai Demokrat dengan partai lain. Kami lakukan kerja internal kami tidak mengundang siapapun termasuk Presiden Jokowi," kata Hinca di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Kendati demikian, Hinca mengatakan, partainya tetap menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo dan menyampaikan bahwa Kongres V Partai Demokrat dalam rangka memilih kepengurusan baru partai.

"Jadi Partai Demokrat dengan pimpinan baru akan laporkan hasinya ke presiden sebagai pembina politik tertinggi di Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Hinca enggan menyebut soal kandidat yang akan menggantikan posisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Umum.

Namun ia memastikan SBY tidak akan lagi menjadi ketua umum pada periode selanjutnya.

"Nanti di situ (kongres) jawabnya, jangan di sini. Nah tapi yang pasti ada pengganti beliau (SBY) kan setiap kongres kan hasilkan pemimpin baru. Beliau sampaikan kepada kami bahwa sudah cukup saya, mau soft-landing sebagai ketum," pungkasnya.

Adapun Partai Demokrat memutuskan akan menggelar Kongres V di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

Kongres V Partai Demokrat ini digelar dalam rangka pemilihan ketua umum. Waktu Kongres dipercepat dari yang semula dijadwalkan diselenggarakan Mei 2020.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/13/20004821/presiden-jokowi-tak-diundang-ke-kongres-v-partai-demokrat

Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke