JAKARTA, KOMPAS.com - Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam politik identitas.
Hal itu disampaikan Gatot saat memberikan kuliah umum di Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Rabu (11/3/2020).
Menurutnya, para civitas academica memiliki tanggung jawab untuk menjaga Pancasila dan persatuan.
"Pahami bahwa civitas akademia, para mahasiswa dan mahasiswi, punya tanggung jawab yaitu menjalankan peran sebagai guardian of value, menjaga nilai-nilai kebhinnekaan dan Pancasila, serta akar persatuan dan kesatuan," kata Gatot melalui keterangan tertulis, Rabu.
Baca juga: 3 Tantangan Jelang Pilkada: Tata Kelola, Bahaya Medsos, hingga Politik Identitas
Menurutnya, menjaga demokrasi merupakan salah satu cara agar tidak terjebak dalam politik identitas.
Namun, kata Gatot, demokrasi perlu dimaknai sebagai kebebasan yang taat pada hukum.
"Caranya dengan menjaga demokrasi dalam kebhinnekaan. Sehingga demokrasi tidak diartikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tetapi kebebasan yang taat terhadap rule of law," tuturnya.
Baca juga: Presiden Jokowi Bicara Politik Identitas di Hadapan Parlemen Australia
Dalam pandangannya, politik identitas terkait dengan kehadiran media sosial dan berita bohong atau hoaks, yang dapat mengganggu demokrasi.
Maka dari itu, ia berpesan agar masyarakat membangun perlawanan terhadap politik identitas.
"Lewat hoaks, medsos dan fenomena post-truth, hal ini saling berkaitan. Itu semua tentu saja dapat menganggu demokrasi di Indonesia. Maksimalkan dan eksplorasi kemampuan kalian sebagai bentuk perlawanan terhadap politisasi identitas," ucap Gatot.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.