Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT Sebut Paspor Milik WNI Eks-ISIS Sudah Diblokir

Kompas.com - 10/03/2020, 14:46 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, ratusan paspor miliki warga negara Indonesia (WNI) eks-ISIS yang masih berada di Suriah telah diblokir pemerintah.

"Sekian ratus (paspor) kalau enggak salah itu yang diblokir, tapi kita belum tahu di mana (keberadaan WNI eks-ISIS di Suriah)," ujar Suhardi di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Suhardi menyebut, dalam pemblokiran paspor tersebut dilakukan oleh Dirjen Imigrasi di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Baca juga: Ganjar Terima Tawaran Eks ISIS Bantu Kampanyekan Deradikalisasi di Jateng

Sementara, dalam upaya pencegahan adanya eks-ISIS yang masuk ke Indonesia secara ilegal, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Imigrasi, BIN, dan Densus 88.

"Karena lintasan itu yang mengerti kan Imigrasi, apa betul ada yang melintas, jadi kita pegang data dulu dan saya bukan berkepentingan cuma itu saja, saya berkepentingan untuk semuanya," katanya.

Dia menambahkan, upaya antisipasi tersebut dilakukan agar virus radikalisme tak menyebar di dalam negeri.

"Ini jangan sampai virus itu masuk kemari, kita bisa mengerti betul, saya ngerti masyarakat juga punya rasa ketakutan, jadi kita harus hati-hati," terang dia.

Baca juga: Tak Punya Akses, BNPT Akui Kesulitan Verifikasi WNI Eks-ISIS di Suriah

Diketahui, wacana pemulangan WNI eks-ISIS oleh Pemerintah Indonesia sempat mengundang polemik.

Namun demikian, wacana pemulangan akhirnya mengerucut yang hanya berlaku pada anak yatim piatu di bawah usia 10 tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com