Tak Punya Akses, BNPT Akui Kesulitan Verifikasi WNI Eks-ISIS di Suriah

Kompas.com - 10/03/2020, 14:25 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) Suhardi Alius mengakui pihaknya kesulitan melakukan verifikasi data karena keterbatasan akses untuk menembus wilayah kamp pengungsian WNI terduga eks-ISIS.

"Dari sekian ratus yang teridentifikasi, tapi kita belum tahu posisi di mana. Kita enggak punya akses di sana," ujar Suhardi di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Baca juga: Mahfud MD Sebut Ada Penambahan Data Jumlah WNI eks ISIS

Suhardi mengatakan, selama ini, BNPT mengandalkan kontak dengan Palang Merah Internasional maupun lembaga asing yang mempunyai akses menembus wilayah kamp pengungsian.

Menurut Suhardi, pihaknya telah berusaha melalui Turki maupun Kota Damaskus, Suriah.

Namun, upaya tersebut gagal karena keterbatasan akses.

"Enggak semua negara punya akses ke sana, yang punya akses Turki, Suriah. Kita sudah ke sana, enggak bisa juga masuk, kita sudah sampai ke Turki, sampai ke Damaskus, tapi enggak bisa masuk," katanya.

Baca juga: Istana Minta Masyarakat Terima Kepulangan Anak-anak WNI Eks ISIS

Suhardi menjelaskan, verifikasi dilakukan karena data WNI eks-ISIS yang telah teridentifikasi sifatnya baru sekadar data informasi.

Karena itu, guna memperkuat data identifikasi tersebut, pihaknya pun mencoba melakukan verifikasi.

"Betul enggak sih warga negara kita ada di situ, sekarang kita verifikasi, sekian ratus seingat saya yang sudah teridentifikasi ada namanya, tapi kita belum tahu lokasinya di mana," terangnya.

"Katanya ada di kamp-kamp itu, tapi kita belum punya akses, kita mesti mencari akses itu, kan belum tahu yakin betul apa enggak," sambung dia.

Baca juga: Pemerintah Masih Kaji Wacana Pulangkan Anak-anak WNI Eks ISIS dan Teroris Lintas Batas

Diketahui, wacana pemulangan WNI eks-ISIS oleh Pemerintah Indonesia sempat mengundang polemik. Namun demikian, wacana pemulangan akhirnya mengerucut yang hanya berlaku pada anak yatim piatu di bawah usia 10 tahun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X