Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam 7 Pekan, Kemenkominfo Catat 177 Isu Hoaks soal Virus Corona

Kompas.com - 09/03/2020, 20:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Samuel Abrijani Pangarepan mengatakan, pihaknya telah mencatat 177 jenis hoaks terkait penularan virus corona yang beredar di masyarakat.

Dia menuturkan, 177 kasus ini terpantau selama tujuh pekan sejak 23 Januari 2020.

"Ada 177 jenis isu hoaks yang kami temukan dalam tujuh pekan," ujar Samuel dalam diskusi yang digelar di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (8/3/2020).

Samuel lantas merinci perkembangan kemunculan 177 isu yang dimaksud.

Baca juga: Kritik Komunikasi Pemerintah soal Virus Corona, Mafindo: Banyak Ketidakpastian

Pada pekan pertama, yakni 23 Januari- 26 Januari 2020, ada lima isu hoaks yang tercatat oleh Kemenkominfo.

Pekan kedua, yakni 27 Januari-2 Februari 2020, ada 42 isu hoaks yang terpantau.

Pada pekan ketiga, yaitu 3 Februari -9 Februari 2020, ada 29 isu hoaks yang terpantau.

Pekan keempat, yakni 10 Februari-16 Februari 2020 ada 25 isu hoaks yang tercatat.

Pekan kelima, yakni 17 Februari-23 Februari 2020 ada 23 isu hoaks yang tercatat oleh Kemenkominfo.

Pekan keenam, yakni 24 Februari-1 Maret 2020, ada 17 isu hoaks yang tercatat.

"Pekan ketujuh, yakni pada 2 Maret-8 Maret ada 35 isu hoaks yang tersisa, " lanjut Samuel.

Dia mengungkapkan, isu hoaks yang terpantau ada yang dihubungkan dengan mistik dan teori konspirasi.

Baca juga: 13 Pasien Covid-19 Baru Sebelumnya Dinyatakan Suspect

Samuel mencontohkan adanya informasi hoaks yang menyebut virus corona dibuat oleh organisasi illuminati.

Selain itu, ada juga informasi hoaks yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo menyebutkan virus corona bisa sembuh dengan minum obat sakit kepala merk Bodrex.

"Untuk hoaks ini memang ada yang terkait disinformasi, dan dikaitkan dengan mistik atau ini disebutkan sebagai kerjanya illuminati. Untuk sebarannya harus dihitung lagi. Orang yang menyebarkan punya pengikut berapa, terus diforward berapa," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com