Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yasonna Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku, Benny K Harman: Coba Bersumpah Lagi

Kompas.com - 25/02/2020, 13:45 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly bersumpah di hadapan seluruh anggota Komisi III DPR bahwa dirinya tak mengenal sosok eks caleg PDI-P Harun Masiku.

Hal ini dilakukan Yasonna, dalam rapat kerja lanjutan Kementerian Hukum dan HAM dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

"Sama sekali tidak (kenal Harun Masiku). Lihat mukanya, fisik belum pernah, foto saja," kata Yasonna sambil mengangkat tangan.

Baca juga: Tanya Keberadaan Harun Masiku ke Yasonna, Benny: Ada Spekulasi Sudah Ditembak

Sebelumnya, anggota Komisi III dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding menyayangkan Yasonna hanya berpegang pada satu informasi untuk mengetahui kepulangan Harun Masiku dari Singapura.

Sudding pun menanyakan, apakah Yasonna mengenal sosok Harun Masiku.

"Yang enggak masuk akal, saudara hanya gunakan satu sumber informasi sementara isu ini dapat perhatian publik. Statement anda meyakinkan. Saudara kenal Harun?," kata Sudding.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mempertanyakan hal serupa.

Baca juga: Teka-teki Keberadaan Harun Masiku, Politisi Demokrat Usul Bentuk Panja

Bahkan, Benny meminta Yasonna Bersumpah kembali.

"Pak menteri tidak kenal (Harun Masiku), tahu Masiku?," tanya Benny.

"Tidak," jawab Yasonna.

"Coba bersumpah lagi," minta Benny.

Yasonna menegaskan, dirinya tidak mengenal Harun Masiku. Sebab, kata dia, pihak yang mengenal caleg partai seperti Harun Masiku adalah kesekjenan partai.

"Tidak tahu saya, karena itu di tingkat kesekjenan," ujarnya.

Baca juga: Terkait Keterlambatan Data Imigrasi Harun Masiku, Yasonna: Sangat Memalukan

Kemudian, pimpinan rapat Desmond J Mahesa mengatakan, kelalaian dalam Kemenkumham memang sering terjadi.

Ia meminta, Yasonna memperbaiki sistem infomasi manajemen di Keimigrasian.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com