Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Tambahan Kuota Haji, Menag: Dari Body Language Sepertinya Diizinkan

Kompas.com - 18/02/2020, 15:44 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi mengaku telah mengajukan penambahan kuota haji sebanyak 10.000 jemaah kepada pemerintah Arab Saudi.

Ia pun yakin permintaan itu akan dikabulkan oleh pemerintah Arab.

"Kalau melihat body language-nya (bahasa tubuh), sepertinya diizinkan. Apalagi saya sudah minta bantuan Pak Presiden Jokowi juga," kata Fachrul di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Fachrul mengatakan pihaknya juga telah mempersiapkan penambahan kouta haji.

Baca juga: Ingin Pangkas Waktu Antrean, Menag Ajukan Penambahan 10.000 Kuota Haji

Sehingga, jika tiba-tiba pemerintah Arab Saudi mengabulkan permintaan tambahan kuota, Indonesia sudah siap.

"Karena pengalaman tahun-tahun yang lalu pernah dapat tambahan 10.000 tapi diberikannya pada saat mendadak, sehingga kita mengalami kesulitan," ungkapnya.

"Oleh sebab itu kita asumsikan bahwa kita sudah dapat itu 231.000 sehingga kalau nanti ternyata enggak jadi tambah 10.000 buat kita lebih mudah mengurangi daripada menambah," ucap Fachrul.

Baca juga: Menag: Arab Saudi Akan Pertimbangkan Permintaan Tambahan Kuota Haji

Sebelumnya, sempat Fachrul Razi meminta bantuan Presiden Joko Widodo untuk turut melobi Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz agar menambah kuota haji Indonesia pada tahun 2020 ini.

"Saya tahu Bapak Presiden dekat dengan Raja Saudi. Saya minta tolong beliau untuk membantu untuk mem-back-up kita, mengajukan tambahan 10.000 jemaah," kata Fachrul setelah bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Menurut Fachrul, kuota haji Indonesia sebesar 221.000 memang harus ditambah untuk memangkas antrean jemaah yang hendak beribadah ke Arab Saudi.

Baca juga: Dubes Arab Saudi: Penambahan Kuota Haji Tunggu Proyek Perluasan Rampung

Presiden pun setuju agar Indonesia kembali mengajukan tambahan kuota.

"Saya minta tambahan 10.000. Dia (Presiden) bilang boleh, tetapi ajukan saja secara formal," kata Fachrul.

Kendati demikian, Fachrul menilai, komunikasi informal juga diperlukan agar pengajuan tambahan kuota ini berjalan mulus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com