Dubes Arab Saudi: Penambahan Kuota Haji Tunggu Proyek Perluasan Rampung

Kompas.com - 27/01/2020, 13:46 WIB
Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDuta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi mengatakan, penambahan kuota jamaah Indonesia harus menunggu selesainya beberapa proyek perluasan area ibadah haji.

Sebab, kata dia, beberapa area seperti Arafah dan Mina sangat terbatas sehingga perluasan dibutuhkan.

"Penambahan kuota ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besar dalam hal perluasan area demi keselamatan dan kenyamanan para jamaah," kata Essam usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).

Sebelumnya, Essam mengatakan, Arab Saudi belum akan menambah kuota haji Indonesia.

Baca juga: Ajukan Tambahan 10.000 Kuota Haji, Menag Minta Jokowi Lobi Raja Salman

Arab Saudi saat ini akan meningkatkan pelayanan terhadap para jamaah haji dari Indonesia.

Apalagi jemaah haji dari Indonesia merupakan jamaah dengan jumlah paling besar yakni mencapai 230.000 orang.

"Pada titik ini jumlahnya sama, tapi itu dibahas di level pemerintahan tertinggi yakni Raja dan Presiden," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi telah kembali menambah kuota jemaah haji asal Indonesia sebesar 10.000 orang.

Dengan demikian, kuota jemaah haji asal Indonesia dari 221.000 jemaah, bertambah menjadi 231.000 jemaah.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Elite Politik Jangan Pelintir Berita soal Penanganan Covid-19

Luhut: Elite Politik Jangan Pelintir Berita soal Penanganan Covid-19

Nasional
Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Nasional
Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X