Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Publik Lebih Puas Kinerja Menteri daripada Wapres, Politisi PDI-P: Ma'ruf Kerja, tapi Kurang Publikasi

Kompas.com - 17/02/2020, 14:02 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Trimedya Panjaitan mengomentari hasil survei Indo Barometer bahwa tingkat kepuasan publik kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin rendah dibandingkan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

Trimedya mengatakan, selama hampir 100 hari menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf selalu menjalankan tugasnya selaku wapres. Namun, kegiatannya jarang terpublikasi.

"Pak Ma'ruf kan (kerja) jalan terus, cuma kan bisa saja kurang terpublikasi. Enggak mungkin wapres di kantor terus, merem," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Publik Lebih Puas Kinerja Menteri daripada Wapres, Politisi PAN: Peran Maruf Belum Kelihatan

Trimedya menyoroti kondisi fisik Ma'ruf Amin. Menurut dia, Ma'ruf memiliki fisik yang sehat untuk menjalankan tugasnya sebagai wapres.

"Jangan diragukan fisik beliau (Ma'ruf). Kan orang mengaitkan sering enggak muncul itu dia (Ma'ruf) sakit, hasil waktu menjadi cawapres itu kondisi kesehatannya baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Trimedya mengatakan, Ma'ruf Amin kalah populer dari Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah hal yang wajar.

Sebab, dua menteri tersebut memiliki tugas berat dan dituntut melakukan inovasi sehingga kegiatan mereka lebih banyak menjadi perhatian publik.

Baca juga: Survei Indo Barometer: Publik Lebih Puas Kinerja Menteri Dibanding Wapres Maruf Amin

"Kalau Erick Tohir populer kan wajar, tugas dia berat membenahi BUMN, membuat terobosan baru di BUMN dan Erick kan termasuk yang berani melakukan itu, kemudian dia terkenal, ya wajar. Kalau Sri Mulyani kan menteri lama dan dia juga jangankan di dalam, di luar negeri juga dia laku," pungkasnya.

Diberitakan, hasil survei Indo Barometer menunjukkan, sebanyak 54,4 persen responden merasa puas terhadap kinerja para menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sementara itu, sebanyak 28,1 persen responden mengaku tidak puas.

Survei ini dilakukan Indo Barometer menjelang 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Survei Indo Barometer: 70,1 Persen Puas Kinerja Jokowi, Maruf 49,6 Persen

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, mengacu hasil survei tersebut, dirinya baru pertama kali melihat kepuasan terhadap menteri lebih tinggi dibanding terhadap wakil presiden.

"Ini jadi pertama kali rasanya saya lihat, biasanya, kecenderungannya kepuasan pada menteri di bawah wakil presiden," tutur Qodari saat konferensi pers di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

Dalam survei yang sama, sebanyak 49,6 persen responden menjawab puas terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kemudian, responden yang mengaku tidak puas dengan kinerja Ma'ruf sebesar 37,5 persen.

Baca juga: Disebut Survei Jadi Salah Satu Menteri Terbaik, Ini Komentar Erick Thohir

Survei nasional ini dilakukan pada 9-15 Januari 2020 dengan total 1.200 responden yang dipilih secara multistage random sampling.

Responden terdiri dari warga negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki hak pilih, yaitu minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah saat survei dilakukan.

Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

Margin of error survei tersebut sebesar lebih kurang 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com