Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Pulangkan Anak-Anak WNI Eks ISIS, Setara Institute Beri Catatan Ini...

Kompas.com - 14/02/2020, 17:39 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Riset Setara Institute Halili mengapresiasi langkah pemerintah yang membuka opsi pemulangan anak-anak WNI eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

"Saya apresiasi, ada political will untuk memulangkan anak-anak, tetapi perlu mendapat catatan, ada beberapa hal," ujar Halili ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (14/2/2020).

Halili mengatakan, catatan pertama berkaitan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut akan memulangkan anak-anak case by case atau kasus per kasus.

Menurut Halili, pernyataan tersebut belum sepenuhnya menangani isu pemulangan anak-anak secara keseluruhan.

Halili berpandangan, anak-anak tersebut merupakan korban orang dewasa, termasuk korban orangtua yang memutuskan bergabung dengan ISIS. 

Baca juga: Ketua MPR Dukung Keputusan Pemerintah Batal Pulangkan WNI Eks ISIS

Dengan begitu, menurut dia, negara harus proaktif merehabilitasi anak-anak itu. 

Halili pun mencontohkan nasib warga negara Jerman dan Australia yang bergabung ISIS. Dua negara itu memutuskan hanya memulangkan anak-anak. 

"Jerman dan Australia hanya meng-handle eks warga negara mereka yang bergabung di ISIS itu dengan cara memulangkan anak tanpa orangtuanya," kata dia.

"Jadi dalam perspektif hak anak itu jelas mencerabut mereka dengan pola asuh orang dewasa," ucap Halili.

Catatan kedua, perlunya pemerintah menerjunkan tim advance ke lokasi kamp penampungan di Suriah.

Sebab, pemerintah perlu melakukan identifikasi WNI sekaligus observasi langsung sebelum mengimplementasi atas keputusan yang sudah diambil pemerintah.

"Menerjunkan tim advance karena ini mendesak. Selama ini kita cenderung melakukan dua pendekatan, emosional, dan reaksioner," kata Halili.

Ketiga, identifikasi keluarga besar di dalam negeri.

Hal itu perlu dilakukan supaya anak-anak eks ISIS tersebut tidak merasa semakin dipisahkan dengan lingkungan keluarganya.

"Pemerintah sudah memutuskan tidak memulangkan orang tuanya, tetapi kalau identifikasi keluarga besar tidak dilakukan mengganggu secara psikologis," ucap Halili.

"Karena mereka seperti dipisahkan dari pola asuh orangtuanya. Paling rasional adalah mencangkokkan rehabilitasi medis, fisik, dan mental anak-anak ini ke dalam keluarga besar, maka mengidentifikasi keluarga besar itu menjadi penting," ujar Halili.

Baca juga: KPAI Sebut Wacana Pemulangan Anak-anak WNI Eks ISIS Perlu Kajian Mendalam

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI yang diduga sebagai teroris lintas batas (foreign terorist fighter) dan eks anggota ISIS ke Indonesia.

Pemerintah sebelumnya memastikan tak akan memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas dan eks ISIS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com