Ketua MPR Dukung Keputusan Pemerintah Batal Pulangkan WNI Eks ISIS

Kompas.com - 13/02/2020, 20:33 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo di Cililitan,  Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua MPR Bambang Soesatyo di Cililitan, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung keputusan pemerintah yang membatalkan rencana pemulangan warga negara Indonesia ( WNI) eks ISIS untuk mencegah munculnya masalah baru terkait radikisme.

Bambang mengatakan, belum meratanya keadilan dan pembangunan ekonomi menjadi salah satu penyebab maraknya ideologi transnasional tumbuh di Indonesia.

"Jika negara mampu memasuki setiap dinding lapisan jiwa warganya, rasanya tak mungkin ada warga negara berpaling dari negeri yang subur tanahnya laksana surga ini," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Wapres: WNI Terduga Teroris Pelintas Batas dan Eks ISIS Lepaskan Status Kewarganegaraannya Sendiri

Menurut Bambang, selain peran pemerintah, partai politik juga harus memiliki komitmen untuk menyejahterakan masyarakat.

Sebab, partai politik adalah tempat masyarakat berhimpun membangun perjuangan.

"Jika ada warga yang memilih berjuang dengan caranya sendiri diluar koridor konstitusi, justru menunjukan ada yang salah dalam managemen perjuangan dan pendekatan partai politik ke masyarakat," ujar dia. 

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, luka yang tergores akibat perlakukan yang tidak adil, akan membuat masyarakat melakukan hal apa pun di luar nalar mereka.

Oleh karenanya, kata dia, pemerintah dan partai politik sangat perlu menjaga tegaknya keadilan di berbagai bidang, baik itu ekonomi, sosial, maupun politik.

"Karena jika setiap warga sudah terjamin kehidupannya, secara otomatis rasa cinta terhadap Tanah Air akan semakin kuat," ucap Bambang. 

Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah tak akan memulangkan WNI yang diduga teroris lintas batas, terutama mantan anggota ISIS, ke Indonesia.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KASBI Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

KASBI Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X