KPAI Sebut Wacana Pemulangan Anak-anak WNI Eks ISIS Perlu Kajian Mendalam

Kompas.com - 14/02/2020, 16:27 WIB
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah menyebut, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terhadap wacana pemulangan anak-anak dari WNI terduga teroris lintas batas (foreign terorist fighter) dan eks anggota ISIS ke Indonesia.

Menurut Ai, negara tak boleh bersikap diskriminatif terhadap anak. Tetapi, wacana ini perlu kajian mendalam karena berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.

Baca juga: Wapres: WNI Terduga Teroris Pelintas Batas dan Eks ISIS Lepaskan Status Kewarganegaraannya Sendiri

"Kalaupun KPAI bicara untuk menegakan hak anak, kan kita tidak boleh diskriminatif. Namun kajian ini tentu tidak lepas dari pertahanan keamanan, perspektif keamanan global, securities system," kata Ai saat ditemui di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2020).

Tidak hanya itu, menurut Ai, wacana tersebut juga harus menimbang situasi ekonomi politik sosial global dan antarnegara.

Pemerintah diminta untuk tidak serampangan mengambil sikap, lantaran hal ini tak hanya menjadi masalah Indonesia, melainkan dunia.

"Yang lebih urgen adalah pada kepemimpinan kita hari ini dalam melakukan koordinasi dan pendalaman," ujar Ai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ai mengatakan, sekalipun nantinya wacana itu direalisasikan, harus ada rehabilitasi khusus terhadap anak-anak yang dipulangkan.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak, bahwa anak-anak yang terpapar radikalisme harus mendapat perlindungan khusus.

"Artinya negara harus hadir dalam memberikan perlindungan bagi mereka, rehabilitasi, deradikalisasi dan tentu saja memastikan hak-haknya, pendidikannya," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI yang diduga sebagai teroris lintas batas (foreign terorist fighter) dan eks anggota ISIS ke Indonesia.

Pemerintah sebelumnya memastikan tak akan memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas dan eks ISIS.

Namun, kelonggaran akan diberikan untuk anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut aksi terorisme orangtuanya.

Baca juga: Ketua MPR Dukung Keputusan Pemerintah Batal Pulangkan WNI Eks ISIS

Saat ditanya bagaimana jika anak-anak yang akan dipulangkan ternyata telah terpapar paham radikalisme dan terorisme, Mahfud MD menjawab bahwa pemerintah akan mengkajinya lebih dalam.

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case. Ya lihat saja apakah ada orangtuanya atau tidak, yatim piatu (atau tidak)," ujar Mahfud usai rapat membahas hal tersebut bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Nasional
Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Nasional
Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Nasional
Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Nasional
UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

Nasional
Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Nasional
Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Nasional
 UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

Nasional
Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Nasional
UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.