Periksa Wakil Ketua Dewan Syuro PKB, Ini yang Didalami KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Ghofur, Senin (3/2/2020) hari ini.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan terhadap Ghofur hari ini berkaitan dengan permohonan justice collaborator yang diajukan oleh eks anggota DPR dari Fraksi PKB Musa Zainuddin.

"Terkait pula masalah pengetahuan saksi mengenai pengajuan JC oleh Musa Zainudin," kata Ali kepada wartawan, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Seusai Diperiksa KPK, Muhaimin Bantah Ada Aliran Suap Proyek PUPR ke Elite PKB

Hari ini, Ghofur diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tersangka Hong Artha.

Ali mengatakan, penyidik juga menanyakan pemberian suap dari Hong Artha dan aliran dananya saat memeriksa Ghofur hari ini.

"Terkait dengan pengetahuan dia, apakah kemudian dia mengetahui, melihat, merasa langsung terkait dengan pemberian sejumlah uang oleh tersangka HA," kata Ali.

Baca juga: KPK Tolak Permohonan Justice Collaborator Musa Zainuddin

Dalam kasus ini, Hong Artha diduga menyuap sejumlah pihak antara lain Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary serta Anggota DPR Damayanti terkait pekerjaan proyek infrastruktur Kementerian PUPR.

Hong adalah tersangka ke-12 dalam kasus ini. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 11 tersangka lainnya.

Sebelas tersangka itu adalah Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir (AKH), Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary (AHM).

Baca juga: Hakim Cabut Hak Politik Anggota Fraksi PKB Musa Zainuddin

Kemudian, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng (SKS), Julia Prasetyarini (JUL) dari unsur swasta, Dessy A Edwin (DES) sebagai ibu rumah tangga

Ada juga lima anggota Komisi V DPR RI seperti Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, Yudi Widiana Adia, serta Bupati Halmahera Timur 2016-2021 Rudi Erawan.

Sementara itu, Musa Zainudin telah divonis 9 tahun penjara karena terbukti menerima suap senilai Rp 7 miliar terkair proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Uang sebesar Rp 7 miliar itu diberikan agar Musa selaku anggota Komisi V DPR mengusulkan program tambahan belanja prioritas dalam proyek pembangunan jalan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.