Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I Minta Pemerintah Moratorium Bebas Visa bagi Turis China

Kompas.com - 02/02/2020, 13:49 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah memberlakukan moratorium bebas visa bagi turis asal China hingga jangka waktu tertentu.

Permintaan itu mengingat jumlah korban virus Corona (Koronavirus) yang terus meningkat dan penyebarannya yang dikhawatirkan terus meluas.

"Stop arus masuk turis dari China. Untuk keperluan turis ditutup dahulu. Untuk kepentingan lain silakan dikaji dahulu sesuai dengan kebutuhan. Intinya perlu ada pembatasan jumlah pengunjung masuk dari China," kata Meutya dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (2/2/2020), seperti ditulis Antara.

Baca juga: Diklaim Bisa Hambat Virus Corona, Ramuan Tradisional China Ini Diburu

Sebagaimana diketahui Indonesia menerapkan bebas visa untuk sejumlah negara, termasuk China.

Meutya menjelaskan, sejauh ini beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Australia, juga telah mengeluarkan keputusan serupa, yakni pembatasan akses masuk kapal-kapal yang datang dari China.

Meutya juga meminta pemerintah melakukan penguatan pengawasan dan deteksi dini di perbatasan dan semua pintu masuk ke Indonesia.

"Saya berharap semua pintu masuk dan keluar pelabuhan dan bandara Indonesia disediakan alat pemindai agar terdeteksi siapa saja yang terduga terinfeksi virus," ujar Meutya.

Di China, pemerintah setempat mengumumkan korban meninggal virus corona sudah mencapai 304 orang setelah muncul 45 laporan kematian dalam 24 jam terakhir.

Baca juga: Perangi Virus Corona, China Minta Bantuan Uni Eropa

Terbaru, pada Minggu hari ini, WHO mengumumkan pria berusia 44 tahun yang meninggal di Filipina karena Corona. Itu adalah kasus pertama penderita meninggal dunia di luar China.

Patogen dengan kode 2019-nCov juga memunculkan 2.590 kasus infeksi baru, dan membuat korban yang terpapar hampir menyentuh level 14.500 di sana.

Jumlah korban yang terpapar jauh melampui wabah Sindrom Pernapasan Akut Parah (SARS) yang melanda pada 2002 sampai 2003 silam.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com