Salin Artikel

Komisi I Minta Pemerintah Moratorium Bebas Visa bagi Turis China

Permintaan itu mengingat jumlah korban virus Corona (Koronavirus) yang terus meningkat dan penyebarannya yang dikhawatirkan terus meluas.

"Stop arus masuk turis dari China. Untuk keperluan turis ditutup dahulu. Untuk kepentingan lain silakan dikaji dahulu sesuai dengan kebutuhan. Intinya perlu ada pembatasan jumlah pengunjung masuk dari China," kata Meutya dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (2/2/2020), seperti ditulis Antara.

Sebagaimana diketahui Indonesia menerapkan bebas visa untuk sejumlah negara, termasuk China.

Meutya menjelaskan, sejauh ini beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Australia, juga telah mengeluarkan keputusan serupa, yakni pembatasan akses masuk kapal-kapal yang datang dari China.

Meutya juga meminta pemerintah melakukan penguatan pengawasan dan deteksi dini di perbatasan dan semua pintu masuk ke Indonesia.

"Saya berharap semua pintu masuk dan keluar pelabuhan dan bandara Indonesia disediakan alat pemindai agar terdeteksi siapa saja yang terduga terinfeksi virus," ujar Meutya.

Di China, pemerintah setempat mengumumkan korban meninggal virus corona sudah mencapai 304 orang setelah muncul 45 laporan kematian dalam 24 jam terakhir.

Terbaru, pada Minggu hari ini, WHO mengumumkan pria berusia 44 tahun yang meninggal di Filipina karena Corona. Itu adalah kasus pertama penderita meninggal dunia di luar China.

Patogen dengan kode 2019-nCov juga memunculkan 2.590 kasus infeksi baru, dan membuat korban yang terpapar hampir menyentuh level 14.500 di sana.

Jumlah korban yang terpapar jauh melampui wabah Sindrom Pernapasan Akut Parah (SARS) yang melanda pada 2002 sampai 2003 silam.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/02/13492711/komisi-i-minta-pemerintah-moratorium-bebas-visa-bagi-turis-china

Terkini Lainnya

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke