Ketua MPR Minta Pemerintah Jelaskan Kemampuan Negara Tangkal Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, menyosialisasikan kemampuan negara menangkal dan mencegah penyebaran virus corona ke dalam negeri.

"Selain itu, sebagai bagian dari langkah pencegahan, Kementerian Tenaga Kerja dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memonitor mobilitas puluhan ribu tenaga kerja asing (TKA), terutama TKA asal Tiongkok," kata Bambang, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (2/2/2020), dikutip Antara.

Baca juga: Update, Jumlah Pasien Sembuh Virus Corona Lebih Banyak daripada yang Meninggal

Bambang mengapresiasi langkah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan jajarannya yang berupaya menenangkan masyarakat, walau sebagian kalangan menilai langkah-langkah itu belum efektif. 

Sementara itu, menurut Bambang, pemberitaan tentang ekses dan penyebaran virus corona demikian intens akhir-akhir ini.

Di sisi lain, informasi tentang kemampuan negara menangkal virus itu pun masih simpang siur. Bahkan tidak jarang "dibumbui" hoaks.

"Karena itu Kementerian Kesehatan segera menyiapkan penjelasan atau informasi publik tentang kemampuan negara menangkal penyebaran virus corona di dalam negeri. Informasi resmi itu hendaknya seragam dan disebarluaskan atau disosialisasikan ke semua daerah oleh jajaran Dinas Kesehatan di setiap provinsi serta kabupaten/kota," kata Bambang.

Ia mengatakan, dengan penjelasan atau informasi resmi yang seragam, diharapkan tidak ada lagi kesimpangsiuran, hoaks atau spekulasi lainnya tentang virus corona di Indonesia.

Langkah seperti itu menurut dia juga bertujuan mencegah rasa panik di tengah masyarakat.

Bambang mengingatkan bahwa masyarakat tidak hanya peduli pada pemberitaan tentang dampak virus corona Wuhan atau novel coronavirus (2019-nCoV), tetapi juga mulai cemas.

Menurut dia, kecemasan masyarakat itu direfleksikan warga Natuna ketika menyikapi keputusan pemerintah menetapkan Natuna sebagai lokasi karantina bagi 250 WNI yang dievakuasi dari China.

"Kecemasan itu sangat wajar mengingat sebagian besar masyarakat begitu awam tentang virus corona dan cara menangkalnya. Sedangkan pemberitaan tentang ekses virus ini sangat intens dan mulai menebarkan rasa takut," ujarnya.

Apalagi menurut dia setelah WHO juga menetapkan status virus corona Wuhan sebagai darurat dunia yang ditindaklanjuti banyak negara dengan ragam tindakan preventif menangkal penyebaran virus itu.

Selain itu Bambang juga mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memonitor mobilitas puluhan ribu tenaga kerja asing asal China.

Baca juga: Virus Corona, Filipina Laporkan Korban Meninggal Pertama di Luar China

Menurut dia, hingga akhir tahun 2019, jumlah TKA asal China di Indonesia lebih dari 30.000 orang, di antara jumlah itu, sebagian tentunya keluar masuk Indonesia-China untuk berbagai keperluan.

"Apalagi, momentum Tahun Baru Imlek baru saja berlalu. Pemantauan terhadap mobilitas TKA asal Tiongkok itu semata-mata bertujuan mencegah penyebaran virus corona di dalam negeri," ujarnya.