Kongres Ke-5, PAN Akan Tetapkan Posisi Politik Sepanjang Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya mengatakan, Kongres ke-5 PAN merupakan forum tertinggi bagi kader PAN.

Bima mengatakan, salah satu pembahasan Kongres PAN selain pemilihan ketua umum yakni soal posisi partai selama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Di kongres ini, kami akan melakukan pembahasan, analisis dan menetapkan posisi partai kami dalam perjalanan pemerintahan ke depan, kami akan menetapkan posisi PAN dalam konteks tata kelola politik pemerintahan," kata Bima di Kantor DPP PAN Jalan Daksa I Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: Timses Klaim Zulkifli Hasan Kantongi 60 Persen Suara Jadi Ketum PAN

Bima mengatakan, semua kader PAN akan melakukan konsolidasi bagaimana agar semangat partai kembali bangkit sebagai partai pembaharu dan memiliki target.

"Tentunya bahasanya konsolidasi bagaimana semangat PAN, untuk kembali berkiprah sebagai partai pembaharu, dan target partai baik itu untuk pilkada serentak," ujar dia. 

Bima mengatakan, saat ini, dinamika pemilihan ketua umum semakin kuat dan para kader memiliki dukungan yang berbeda.

Ia yakin, semua kader akan tetap kompak dan semakin dewasa berdemokrasi.

"Kami menikmati itu, merayakan itu sebagai keindahan demokrasi di tubuh PAN," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Steering Committe (SC) Kongres PAN Eddy Soeparno mengatakan, Kongres PAN ditetapkan mulai dari tanggal 10-12 Februari 2020 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Dalam kesempatan itu juga ditetapkan SC dan OC untuk pelaksanaan Kongres PAN. Kami diangkat sebagai SC dari kongres dengan Sekretaris Saleh Daulay, Ketua OC Eko Hendro Purnomo, dengan sekretaris Yahdil Harahap," kata Eddy.

Baca juga: Sinyal Dukungan Bima Arya untuk Calon Ketua Umum PAN

Eddy mengatakan, ada 590 pemilik suara untuk pemilihan ketua umum PAN yang terdiri dari 34 dewan pimpinan wilayah (DPW), 514 dewan pimpinan daerah (DPD), serta hak suara ketua, sekretaris jenderal, dan bendahara umum.

"514 DPD ketua yang memiliki hak suara. Tiga suara DPP, ketum, sekjen, bendum, majelis pertimbangan pusat (MPP) 1 suara dan sayap partai dan perwakilan luar negeri," ucap dia.