Sinyal Dukungan Bima Arya untuk Calon Ketua Umum PAN

Kompas.com - 24/01/2020, 20:19 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya melayat ke kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWali Kota Bogor Bima Arya melayat ke kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memberikan sinyal dukungan terhadap salah satu calon ketua umum Partai Amanat Nasional ( PAN).

Pemilihan ketua umum akan digelar saat Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) di Sulawesi Tenggara pada 12 Februari 2020 mendatang.

"Saya akan memberikan dukungan penuh terhadap satu dari beberapa kandidat yang maju," ujar Bima di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Ingin Fokos Urus Kota Bogor, Bima Arya Batal Maju Jadi Caketum PAN

Namun, Bima Arya tidak mengungkapkan secara tegas siapa calon ketua umum yang didukungnya.

Ia hanya memberikan sinyal bahwa calon tersebut memiliki karir politik yang lengkap dan pernah menjadi pemimpin PAN

"Orang ini sosok yang lengkap, jalur karirnya itu paling siap karena karirnya sudah ada di mana-mana . Dia pernah di eksekutif, legislatif, pernah memimpin partai," terang Bima.

Baca juga: Asman Abnur Deklarasikan Diri Jadi Caketum PAN 2020-2025

Hingga saat ini, kandidat yang dipastikan maju sebagai calon ketua umum PAN periode 2020-2025 adalah Zulkifli Hasan, Asman Abnur, dan Mulfachri Harahap.

Asman Abnur sudah mendeklarasikan diri maju sebagai kandidat calon ketua umum PAN periode 2020-2025. Deklarasi dilakukan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Dari ketiga calon tersebut, hanya Zulkifli Hasan yang memiliki pengalaman menjadi Ketua Umum PAN.

Baca juga: Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X