Dewan Pengawas Berkomitmen Menahan Laju Pelemahan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menahan laju pelemahan terhadap lembaga antirasuah itu.

Demikian diungkapkan Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris saat dijumpai di Sequis Center, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).

"Melalui kewenangan dan tugas yang dimiliki Dewas (Dewan Pengawas), kami berusaha menahan laju pelemahan KPK," kata Syamsuddin.

"Menahan laju pelemahan KPK yang diupayakan oleh partai-partai politik sebagaimana yang sudah kita ketahui selama ini," sambung dia.

Baca juga: Dewan Pengawas KPK Diminta Usut Kebocoran Sprinlidik hingga ke Tangan Masinton

Pasalnya, dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang sekarang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Syamsuddin mengakui bahwa pelemahan KPK sedang terjadi.

Syamsuddin Haris mengatakan, kewenangan Dewan Pengawas KPK dapat membuat KPK bertahan dari laju pelemahan.

"Kami Dewas berusaha berupaya KPK itu bukan diperlemah, tapi justru diperkuat. Melalui apa? Tentu melalui tugas Dewas yang diamanatkan UU Nomor 19 Tahun 2019," ujar dia.

Wewenang yang dimaksud, yakni mengawasi tugas KPK, pemberian izin penyadapan, pengeledahan dan penyitaan serta penyusunan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

Baca juga: Tim Hukum PDI-P Lapor ke Dewas KPK, Firli Bahuri: Itu Haknya

Selain itu, Dewan Pengawas KPK juga berwenang untuk menerima pengaduan publik soal dugaan pelanggaran etik, menegakkan kode etik dan mengevaluasi pimpinan dan pegawai KPK.

Syamsuddin Haris menambahkan, semestinya upaya menahan laju pelemahan KPK didukung oleh masyarakat.

"Agar jangan sampai pelemahan itu berujung pada hilangnya kemampuan KPK dalam memberantas korupsi," ucap dia.

Sebelumnya, Syamsuddin Haris menegaskan sikapnya terkait revisi Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak berubah.

Baca juga: Dewas KPK Tegaskan Surat Izin ke Penyidik Bersifat Rahasia

Menurut dia keberadaan UU KPK memang bertujuan untuk melemahkan lembaga anti rasuah.

"Saya pikir, tidak berubah pandangannya bahwa revisi undang-undang KPK itu memang tujuannya melemahkan," kara Syamsuddin di Sequis Center, Jakarta Selatan, Kamis.

Syamsuddin Haris diketahui, menerima tawaran Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.