Tim Hukum PDI-P Lapor ke Dewas KPK, Firli Bahuri: Itu Haknya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPK Firli Bahuri tak banyak berkomentar terkait laporan yang dilayangkan Tim Hukum PDI Perjuangan (PDI-P) ke Dewan Pengawas terkait kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Firli menegaskan, setiap orang, termasuk Tim Hukum PDI-P, berhak melayangkan laporan ke Dewan Pengawas KPK.

"Itu tanya ke PDI-P, jangan tanya ke saya. Kalau orang melaporkan ke dewan pengawas itu adalah haknya," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Senin (20/1/2020).

Baca juga: PDI-P Dinilai Berpotensi Bunuh Diri

Firli juga menegaskan bahwa sebagai Ketua KPK, ia tidak bisa ikut campur dalam laporan Tim Hukum PDI-P ke Dewan Pengawas KPK.

"Dewan Pengawas yang akan melakukan penelitian, penilaian. Jangan tanya sama saya karena itu di luar tanggung jawab saya," ujar Firli.

Diberitakan, DPP PDI-P membentuk tim hukum untuk menyikapi polemik pergantian anggota DPR yang berujung pada penetapan tersangka kadernya, Harun Masiku, oleh KPK.

Hingga Jumat (17/1/2020), tim tersebut telah menyambangi sejumlah institusi mulai dari KPU, Dewan Pers, Bareskrim Polri, hingga melayangkan laporan ke Dewan Pengawas KPK.

Anggota Tim Hukum PDI-P I Wayan Sudirta mengatakan, ada tujuh poin yang diadukan ke Dewan Pengawas, salah satunya terkait kabar adanya penggeledahan atau penyegelan di Kantor DPP PDI-P.

Baca juga: Ketua KPK Sebut Harun Masiku Sudah Masuk DPO

"Kami menyerahkan sebuah surat yang berisi sekitar tujuh poin," kata Wayan di Gedung ACLC KPK, Kamis (16/1/2020).

"Poin pertama kami menekankan apa bedanya penyidikan dan penyelidikan. Apa bedanya? Penyelidikan adalah pengumpulan bukti-bukti, penyidikan kalo sudah ada tersangka," lanjut dia.