Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman: Kemenristek Dikti dan Kemendagri Jadi Kementerian yang Tingkat Kepatuhan Rendah

Kompas.com - 21/01/2020, 18:33 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi salah satu kementerian/lembaga yang tingkat kepatuhannya rendah terhadap rekomendasi Ombudsman.

Akan tetapi, saat ini Kemenristek Dikti telah berubah nama setelah fungsi terkait pendidikan tinggi dikembalikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kemenristek Dikti tadinya ya, kalau sekarang kan Kemendikbud," ujar Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Menko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Selasa (21/1/2020).

"Lalu Kemendagri. Itu juga beberapa perlu menjadi perhatian," kata Amzulian.

Baca juga: Ombudsman Ingatkan Perusahaan Asuransi Taat pada Ketentuan Tata Kelola yang Baik

Amzulian mengatakan, dari empat rekomendasi yang diberikan Ombudsman kepada Kemenristek Dikti, hanya satu saja yang mereka patuhi.

Salah satu yang tidak dijalankan antara lain terkait laporan adanya plagiarisme oleh rektor terpilih.

Sementara, yang dipatuhi terkait status perguruan tinggi kesehatan.

"Memang kami juga mengapresiasi karena Pak Mendikbud baru-baru ini sudah mampir ke Ombudsman. Kami koordinasi dan kami sampaikan hal ini. Mudah-mudahan menjadi atensi beliau," kata dia.

Sementara, untuk Kemendagri, meski tak disebutkan contoh rekomendasi yang dijalankan, akan tetapi kementerian yang kini dipimpin Tito Karnavian itu disebutkan cukup banyak tak menjalankan rekomendasi Ombudsman.

Baca juga: Ombudsman Bentuk Tim Pengkaji Investasi Perusahaan Asuransi

Selain itu, ada beberapa kementerian/lembaga lainnya yang juga tak menjalankan rekomendasi Ombudsman.

Antara lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hingga Polri.

"Mungkin ke depannya akan dilakukan rapat koordinasi untuk mencari solusi terhadap upaya pelaksanaan rekomendasi tersebut," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com